RSS

Makalah “Revormasi Hukum”

14 Nov

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bagaimana hukum di Indonesia? Kebanyakan orang akan menjawab hukum di Indonesia itu yang menang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya.
Itulah seklumit jawaban yang menunjukan penegakan hukum di Indonesia belum dijalankan secara adil. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi hukum.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan reformasi hukum?
2. Bagaimana reformasi hukum yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana strategi dan tahapan reformasi hukum?

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Reformasi Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan menurut Menteri Kehakiman Muladi, reformasi hukum adalah proses demokratisasi dalam pembuatan, pemegakkan, dan kesadaran hokum. Dalam hal pembuatan hukukm bukan aspirasi penguasa saja yang ditonjolkan melainkan juga harus mendengarkan aspirasi dari siapa saja yang berkepentingan dengan pemerintahan.
Reformasi hukum mempunyai arti penting guna membangun desain kelembagaan bagi pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Untuk kepentingan itu dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus memberi kerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-lembaga negara, menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik.
1. Cakupan reformasi hukum
Di luar pengertian reformasi hukum, hal yang juga penting ditetapkan adalah cakupan dari reformasi hukum tersebut. Idealnya, cakupan reformasi hukum harus meliputi reformasi pada unsur-unsur pokok dari suatu sistem hukum, yang meliputi unsur materi/substansi hukumnya, aparatur hukum, sarana dan prasarananya, maupun falsafah dan budaya hukumnya.
Dari segi materi/substansi hukumnya pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranata-pranata hukum baru yang muncul dalam kerangka globalisasi ekonomi yang dapat memunculkan kecenderungan terjadinya globalisasi hukum (misal: ketentuan-ketentuan hukum menyangkut e-commerce, e-transaction, e-signature, kontrak-kontrak internasional, perdagangan barang dan jasa, perlindungan hak kekayaan intelektual, komersialisasi antariksa dll) namun juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam sistem pemerintahan khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, misalnya kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum tertentu.
Pembenahan materi/substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 alternatif, yaitu:
a. Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal yang sama sekali belum diatur,
b. Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional melalui instrumen pengesahan/ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait,
c. Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.
2. Misi dan tujuan reformasi hukum
Misi yang diemban dalam rangka reformasi hukum adalah terciptanya hukum yang tertib dan berkeadilan namun tetap senantiasa mampu mendorong pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat. Melalui tegaknya supremasi hukum, maka hukum akan benar-benar berfungsi sebagai rambu-rambu dan sekaligus pedoman bagi semua pihak, baik penyelenggara negara dan pemerintahan, penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Reformasi Hukum di Indonesia
Kondisi Hukum Indonesia saat ini belum dijalankan secara adil. Hukum di Indonesia itu yang menang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya.
Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.
Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan.
Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan keadilan yang dipersepsi masyarakat (the absence of justice).
Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (diregardling the law), ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law), ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law) serta adanya penyalahgunaan hukum (misuse of the law). Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain:
· Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial
· Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial
· Inkonsistensi dalam penegakan hukum
· Masih adanya intervensi terhadap hukum
· Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat
· Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum
· Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum
· Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu pada kepentingan the powerfull daripada the needy.Selain lembaga-lembaga yang telahh disebut di atas masih ada lembaga lain yang terkait dengan penegakan hokum di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).
Reformasi hukum di Indonesia dibahas dalam 3 masalah yaitu masalah pelaksanaan hukum, masalah pencabutan perundangan-undangan yang tidak demokratik, dan masalah impunity dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1).
1. Masalah pelaksanaan hukum Law enforcement di Indonesia tidak dijalankan sehingga keadilan belum bisa diwujudkan.
Fakta- fakta pendukung antara lain adalah lambatnya penanganan kasus pelanggaran hukum serius, khususnya kejahatan kemanusiaan. Bermacam- macam kasus KKN Suharto (kasus korupsi Jamsostek yang diloloskan Suharto saat masih berkuasa.). Penanganan kasus korupsi Suharto yang terkesan diperlambat karena masalah kesehatan. Pada masa Orba disebabkan karena rezim Suharto mendominasi semua lembaga negara termasuk lembaga penegak hukum dan tidak berlakunya rule of law. Di era reformasi disebabkan masih ada kekuatan Orba buktinya makin banyak KKN yang merajalela di pemerintahan.
2. Masalah pencabutan perundangan- undangan yang tidak demokratik
Rezim Orba telah berhasil menetapkan berbagai aturan hukum yang bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi, HAM dan keadilan. Salah satunya adalah pencabutan TAP MPR no.XXV/1966 yang diusulkan oleh Abudrahman Wahid yang saat itu menjabat presiden. Selain itu dalam UUD 45 amandemen I pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa presiden ialah orang asli Indonesia. Karena belum ada undang–undang yang menetapkan kriteria orang Indonesia asli. Sehingga pasal tersebut perlu diamandemen karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi.
3. Masalah impunity dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1)
“Bahwasanya seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”. Itulah sedikit petikan bunyi pasal 28 I UUD 45 amandemen kedua. Dalam ilmu hukum dinamakan prinsip hukum non-retroaktif. Prinsip tersebut bersumber dari azas legalitas von Feuerbach : “tidak ada tindak pidana, tanpa adanya peraturan yang mengancam pidana lebih dulu” seperti yang tercantum dalam pasal 1 KUHP.

C. Strategi dan Pelaksanaan Reformasi Hukum
Suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi hukum adalah merumuskan strategi yang tepat yang tidak hanya mampu menjangkau kebutuhan hukum saat ini, tetapi juga mampu menjangkau (mengantisipasi) kebutuhan hukum masa depan yang meliputi suatu rentang waktu yang cukup panjang. Dalam merumuskan strategi tersebut, pertama-tama perlu dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang perlu di reformasi, baik dari aspek materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukumnya. Setelah itu, perlu dilakukan penetapan prioritas tentang unsur-unsur yang harus didahulukan. Dikaitkan dengan keadaan yang kita hadapi saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum, baik menyangkut masalah KKN, pelanggaran HAM, tingginya tingkat kriminalitas, praktek penggunaan kekerasan dan pengerahan massa dalam berdemokrasi, praktek penjarahan, penyerobotan hak-hak orang lain, dan lain-lain, dalam jangka pendek adalah tepat untuk memberi prioritas pada proses penegakan hukum (law enforement) yang dilakukan melalui pembenahan sistem peradilan kita yang mencakup: badan peradilan, kepolisian, kejaksaan, pengacara dan konsultan, pengelola lembaga pemasyarakatan, peningkatan etika moral dan kemampuan profesi hukum, penggunaan Bahasa Indonesia yang jelas dan tepat.
Secara paralel, dalam upaya menunjang pelaksanaan reformasi struktural di bidang perekonomian sebagai langkah menuju recovery di bidang perekonomian, perlu dipertimbangkan kemungkinan melakukan reformasi, baik dari aspek pranata hukum (legal process)nya yang berdasarkan ekonomi pasar (misal: menentukan standar-standar hukum, penegakan dan pelaksanaan standar-standar hukum, merumuskan acuan dalam penyelesaian sengketa serta mengontrol kekuasaan negara dalam hubungannya dengan sektor-sektor swasta) maupun menyangkut substansi/materi hukumnya yang meliputi aspek perundang-undangan, hukum kebiasaan dan yurisprudensi.).
Materi-materi hukum tertentu yang kiranya juga perlu diproritaskan mencakup, antara lain:
1. Penyempurnaan UU Kepailitan,
2. Penyempurnaan peraturan-peraturan mengenai Penyehatan Perbankan,
3. Penananaman Modal, Pasar Modal, Perdagangan Berjangka Komoditas, Telematika, Privatisasi,
4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Enerji dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, Real Estat, Ketenagakerjaan, Pertanahan, Perpajakan dll.
Melalui penyempurnaan materi hukum tersebut diharapkan akan mampu menciptakan aturan main yang jelas dan transparan bagi masyarakat dan penyelenggara negara dalam menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Pembenahan dari segi materi hukum tersebut juga perlu dilengkapi dengan peningkatan sarana dan prasarana hukum serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga mampu membentuk suatu budaya hukum yang sehat. Apabila hal ini dapat dicapai maka otomatis akan tercipta tidak hanya suatu pemerintahan yang efektif (good governance), namun juga masyarakat yang menghormati dan mentaati hukum (law abiding people), yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat, situasi mana sangat kondusif bagi iklim penanaman modal yang akan mempercepat pemulihan dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Konsep Reformasi Hukum
Jika melihat kondisi hukum yang terpuruk, maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas oleh bangsa ini. Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain:
a. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara.
b. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.
c. Aparatur penegak hukum yang profesional
d. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan
e. Pemajuan dan perlindungan HAM
f. Partisipasi publik
g. Mekanisme kontrolyang efektif.

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman ayng meliputi:
1. Struktur Hukum
Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
2. Substansi Hukum
Substandi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untukmenciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.
3. Budaya Hukum
Budaya hukum ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:
a. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas
b. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan
c. Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum
d. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum
e. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum
f. Penerapan konsep Good Governance.
BAB III
PENUTUP

Dari uraian pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi hukum di Indonesia dibahas dalam 3 masalah yaitu masalah pelaksanaan hukum, masalah pencabutan perundangan-undangan yang tidak demokratik, dan masalah impunity dalam kaitannya dengan Amandemen Kedua UUD 45 Pasal 28 I ayat (1).
Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain:
1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara
2. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak
3. Aparatur penegak hukum yang professional
4. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan
5. Pemajuan dan perlindungan HAM
6. Partisipasi public
7. Mekanisme kontrolyang efektif

DAFTAR PUSTAKA
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=7479

http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=VVwFVgFVVAdd

http://matanews.com/2008/08/04/presiden-reformasi-hukum-mengalami-kemajuan/

http://ppsdms.org/reformasi-hukum-indonesia.htm

http://www-errol273ganteng.blogspot.com/2006/06/reformasi-hukum-di-indonesia.html

About these ads
 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 14 November 2009 in Hukum Administrasi Negara

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: