RSS

Etika Administrasi

01 Des

Apakah Etika Administrasi itu?

Beberapa pengertian (teori) mengenai etika administrasi adalah sebagai berikut:

  1. Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral. Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi adalah konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (get thejob done). Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi —seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas— dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasangagasan dasar etika –mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu—dapat menjelaskan hakikat administrasi. (Ginandjar Kartasasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas; diambil dari http://www.ginandjar.com/public/01EtikaBirokrasi.pdf)
  2. Etika administrasi di kalangan pegawai negeri tertentu disebut dengan kode etik. Misal Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kode etik KORPRI yang disebut dengan Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dan Doktrin Korps Pegawai Negara Indonesia.(Drs. AW. Widjaja: 1994 dalam buku Etika Administrasi Negara)

 

Jika kita mempelajari Etika Administrasi, hal-hal  apa sajakah yang perlu diketahui?

Yang perlu diketahui jika kita mempelajari Etika Administrasi adalah mengenai pengertian etika, administrasi dan etika administrasi itu sendiri. Bila seseorang memahami pengertiannnya maka ia akan berusaha untuk menjalankan apa yang sesuai dengan pengertian tersebut. Menjalankan mana yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Pemahaman mengenai pentingnya mempelajari etika administrasi ini juga tidak kalah penting, agar kita tidak salah melangkah.

Selain itu perlu dipelajari pula semua hal yang berhubungan etika administrasi, di antaranya ialah mengenai sistematika etika, hubungan (pemahaman) etika, moral, dan nilai, hubungan antara etika dan agama, kebebasan dan tanggung jawab, kode etik, etos kerja, serta suara hati.

 

Mengapa legitimasi perlu untuk menegakkan aturan moralitas?

Legitimasi = kewenangan/keabsahan

Di dalam suatu sistem sosial senantiasa terdapat orang-orang yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang lebih bebas dalam bertindak, termasuk untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan orang-orang yang lainnya. Orang seperti itu disebut orang yang mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap khalayak. Oleh karena itu, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan yang keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan. Namun demikian, adanya kekuasaan belum berarti keabsahannya. Keabsahan/hak kekuasaan untuk menuntut ketaatan perlu dibuktikan. Pembuktian itu disebut legitimasi.

Legitimasi ini diperlukan untuk menegakkan aturan moralitas. Hal ini dikarenakan dengan legitimasi, orang cenderung akan menaati aturan tersebut. Legitimasi dapat sedikit memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

 

Bagaimana caranya untuk dapat menegakkan Clean Government dalam pemerintahan?

Clean government dalam Bahasa Indonesia berarti pemerintahan yang bersih. Bila suatu Negara memiliki clean government, maka akan tercipta good governance (pemerintahan yang baik) sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik ataukah tidak.

Menurut Miftah Thoha (Bappenas, 2004) ada bebarapa faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa:

  1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur
  2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya
  3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan
  4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak(visionary), demokratis dan responsif

Eksistensi dan pelaksanaan atas faktor-faktor tersebut diyakini akan mampu mendorong terciptannya pemerintahan yang bersih (clean government). Namun demikian, masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi publik atau birokrasi, seperti lemahnya law enforcement, ketidak jelasan dan ketidaklengkapan peraturan (pemanfaatan celah hukum), masih adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal (BPKP, Itjen, Depdagri, Bawasda), tidak efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga penegak hukum, standar pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang belum jelas dan tidak transparan, serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan clean government masih sulit untuk diwujudkan.

Upaya mewujudkan clean government melalui instrumen dan perangkat hukum di atas juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada birokrasi melalui beberapa tindakan.

Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara kelembagaan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substansi peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang berpotensi menimbulkan multi interprestasi (ambiguitas).

Ketiga, melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para penegak hukum.

Keempat, penyusunan standar opersional pelayanan (SOP) untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung jawab untuk : (a). menyusun norma, standar dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b). memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait, dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.

Kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai civic education.

Keenam, mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem reminsi yang sesuai standar hidup layak serta penegakan reward and punishment.

Namun demikan, perlu ditekankan bahwa keberhasilan mewujudkan clean government tersebut hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (check and balances) dengan memelihara nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Bagaimana cara mengukur aparatur pemerintah yang accountable?

Berkaitan dengan standard yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas ada sepuluh komponen pengukuran, yaitu mutu pekerjaan, kejujurna pegawai, inisiatif, kehadiran, sikap, kerja sama, keandalan, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, serta penggunaan waktu. Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam penilaian dalam kaitannya dengan akuntabilitas yaitu verifikasi penggunaan sumber daya yang tersedia, pencapaian target dan penilaian output yang dihasilkan.

Metode yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas aparatur pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Self appraisals; dilaksanakan sendiri oleh pegawai, terutama yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki untuk pelaksanaan kerja di masa mendatang
  2. Management by Objectives (MBO); intinya adalah tujuan kinerja yang terukur secara obyektif dan disepakati bersama oleh pegawai dan atasannya
  3. Psycological appraisals; digunakan untuk mengukur potensi pegawai yang mencakup kondisi psikologisnya bagi kepentingan organisasi pada masa mendatang
  4. Assement centre; untuk menilai potensi yang dimiliki pegawai yang potensial, pejabat atau manajer yang prospektif terhadap penugasan pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan mereka di satu tempat, kemudian secara individual dilakukan teknik evaluasi potensi, seperti melalui wawancara secara komprehensif, psikologi tes, penelusuran biodata, dll.

 

Menurut saudara isme atau landasan etika yang manakah yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia?

Terdapat beberapa landasan etika dalam menentukan baik dan buruk. Di antaranya adalah aliran sosialisme, hedonisme, intuisisme, utilitarianisme, vitalisme, religiousisme, dan evoulusisme.

  1. Aliran sosialisme ; Menurut aliran ini baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik, dan orang yang menentang dan tidak mengikuti adat istiadat dipandang buruk, dan kalau perlu dihukum secara adat.
  2. Aliran hedonisme ; Inti dari paham ini yaitu perbutan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua perbuatan mengandung kelezatan melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan, dan apabila ia disuruh memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah mendatangkan kelezatan.
  3. Aliran intuisisme ; Paham ini berpendapat bahwa pada setiap manusia mempunyai kekuatan insting batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan batin ini terkadang berbeda refleksinya, karena pengaruh masa dan lingkungan, akan tetapi ia dasarnya tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Apabila ia melihat sesuatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang dapat memberi tahu nilai perbuatan itu, lalu menetapkan hukum baik dan buruknya.
  4. Aliran utilitarianisme ; Secara harfiah utilis berarti berguna. Menurut paham ini bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan, disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan Negara disebut sosial.
  5. Aliran vitalisme ; Menurut paham ini yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang, dan berlaku hukum siapa yang kuat dan manag itulah yang baik.
  6. Aliran religiusisme ; Menurut paham ini yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam paham ini keyakinan teologis, yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang peranan penting, karena tidak mungkin oaramng mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, jika yang bersangkutan tidak beriman kepada-Nya.
  7. Aliran evoulusisme ; Mereka yang mengikuti paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaanya. Pendapat seperti ini bukan hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, seperti binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga benda yang tak dapat dilihat atau diraba oleh indera, seperti akhlak dan moral.
  8. Aliran-aliran lainnya : (1) Humanisme, (2) Liberalisme, (3) Individualisme, dan (4) Idealisme; dari bahasa Inggris yaitu Idealism dan kadang juga dipakai istilahnya mentalisme atau imaterialism. Pengertian idealisme di antaranya adalah adanya suatu teori bahwa alam semesta beserta isinya adalah suatu penjelmaan pikiran; untuk menyatakan eksistensi realitas, tergantung pada suatu pikiran dan aktivitas-aktivitas pikiran.

Dari berbagai paham tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kebaikan mereka mempunyai cara pandang yang beragam tolak ukurnya. Sosialisme standarisasinya adat istiadat, hedonisme berdasarkan kelezatan, kenikmatan dan nafsu biologis, intuisisme merujuk pada insting batin, utilitarianisme berpedoman pada berguna atau tidaknya suatu perbuatan, sedang religiousisme tolak ukurnya kehendak Tuhan dan evoulusisme berpijak pada perkembangan dari biasa saja menuju kesempurnaan.

Menurut saya, dari beberapa landasan etika di atas yang paling sesuai diterapkan di Indonesia adalah relegiusisme. Hal ini dikarenakan tolok ukur landasan tersebut adalah kehendah Tuhan. Dan saya yakin, bahwa Tuhan menghendaki hal-hal yang baik. Hal baik dan buruk itu sudah benar-benar jelas, mana yang baik (sesuai dengan kehendah Tuhan) dan mana yang buruk (tidak sesuai dengan kehendah Tuhan). Tinggal apakah manusia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hal ini harus dipelajari agar kita mengerti dan memahami sehingga dapat tahu mana yang baik dan buruk.

Bila menggunakan aliran ini sebagai landasan, maka tidak akan ada perbedaan pengertian di suatu daerah dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan landasan yang dipakai sama yaitu kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah sama di mana pun tempatnya.

 

Mengapa korupsi masih merajalela di Indonesia? Dari segi manakah yang salah?

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Ada empat faktor dominan penyebab merajelalanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum yang masih lemah, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan `political will.`

Berikut ini adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.  Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni (1) dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya), dan (2) rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi,” antara lain:

Aspek Individu Pelaku

  • Sifat tamak manusia; Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
  • Moral yang kurang kuat; Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
  • Penghasilan yang kurang mencukupi; Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
  • Kebutuhan hidup yang mendesak; Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
  • Gaya hidup yang konsumtif; Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
  • Malas atau tidak mau kerja; Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
  • Ajaran agama yang kurang diterapkan; Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

Aspek Organisasi

  • Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
  • Tidak adanya kultur organisasi yang benar; Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
  • Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai; Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
  • Kelemahan sistim pengendalian manajemen; Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
  • Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi; Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

  • Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
  • Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
  • Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
  • Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
  • Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Bila diperhatikan dari berbagai penyebab korupsi di atas kita dapat melihat bahwa semua pihak mempunyai andil tersendiri terhadap merajalelanya korupsi. Jika ada pertanyaan “mana yang salah?”, maka saya akan menjawab semua salah. Pemerintah, masyarakat serta yang paling kuat adalah setiap individu itu sendiri.

Kita pasti pernah mendengar ungkapan ada niat dan kesempatan. Itu pula yang terjadi dengan kasus-kasus korupsi yang ada di Negara kita. Ketika seseorang mempunyai niat untuk melakukan tindak korupsi sekecil apapun, mungkin dengan alasan seperti yang telah disebutkan di atas, pasti ada saja cara yang ia temukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Begitu pula, ketika seseorang tidak memiliki niat untuk berkorupsi tetapi lingkungan mendorongnya untuk melakukan hal tersebut; apabila tidak memiliki iman yang kuat apa yang terjadi? Tentu ia juga akan terpengaruh dan terpancing untuk berkorupsi.

Adanya aturan-aturan yang sudah jelas dan sanksi yang diberikan tidak cukup untuk membuat orang jera. Karena memang aturan-aturan tersebut belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah. Masih ada saja pelaku korupsi yang berkeliaran di luar dan terus menggerogoti uang rakyat dan sebagainya.

Kesimpulannya adalah, semua salah (pemerintah, masyarakat, tiap individu). Semua pihak-pihak tersebut mempunyai andil tersendiri terhadap merajalelanya korupsi di Indonesia.

 

Menurut saudara pendidikan moral yang bagaimanakah yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan di Indonesia?

Terdapat 3 alasan penting yang melandasi pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, antara lain (1) Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian yang utuh dalam diri manusia yang meliputi pikiran yang kuat, hati dan kemauan yang berkualitas, seperti memiliki kejujuran, empati, perhatian, disiplin diri, ketekunan, dan dorongan moral yang kuat untuk bisa bekerja dengan rasa cinta sebagai ciri kematangan hidup manusia; (2) Sekolah merupakan tempat yang lebih baik dan lebih kondusif untuk melaksanakan proses belajar mengajar. (3) Pendidikan moral sangat esensial untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan membangun masyarakat yang bermoral (Lickona, 1996 , P.1993).

Pelaksanaan pendidikan moral ini sangat penting, karena hampir seluruh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, kini sedang mengalami patologi social yang amat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat kita tercerabut dari peradaban eastenisasi (ketimuran) yang beradab, santun dan beragama.

Pendidikan moral yang dapat diterapkan di Indonesia adalah pendidikan moral yang memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar konsep pendidikan moral pada umumnya dan dasar serta konsep-konsep pendidikan moral pancasila pada khususnya. Nilai-nilai yang dapat ditanamkan melalui pendidikan moral di antaranya ialah sebagai berikut:

  1. Nilai sosial; kerja sama, kebersihan lingkungan, kebajikan, persaudaraan
  2. Nilai personal; rendah hati, dapat dipercaya, disiplin, toleran, tertib, kebersihan
  3. Nilai kenegaraan; kesadaran nasional, patriotisme, ketaatan pada pemerintah, suka damai, persaudaraan
  4. Nilai prosedural; pendekatan ilmiah terhadap kenyataan, mencari kebenaran, dll.

Sedangkan materi yang dapat disampaikan adalah pedoman tingkah laku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, pedoman formal dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta pedoman dan petunjuk arah kebijaksanaan dan proses pembangunan di segala bidang.

 

Bagaimana hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab?

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

Moralitas (kewajiban dan larangan) dibuat karena mengandaikan adanya kebebasan. Sebagai contoh adalah seseorang membeli teh botol di warung seharga Rp. 1.500,-. Ia membayar dengan uang Rp. 5.000,- tetapi karena keliru, sang penjual memberi uang kembaliannya sebesar Rp. 8.500,-. Apa yang akan ia lakukan? Setidaknya ada dua pilihan kebebasan, yaitu: (1) mengatakan kekeliruan sang penjual, dan mengembalikan kelebihan uang itu; atau (2) mendiamkan kekeliruan sang penjual, dan mengambil “keuntungan” dari situ.

Tanggungjawab berkaitan dengan “penyebab”. Yang bertanggung jawab hanya yang menyebabkan atau yang melakukan tindakan. Tidak ada tanggungjawab tanpa kebebasan dan sebaliknya. Bahkan George Bernard Shaw berpendapat bahwa Kebebasan berarti tanggung jawab. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya. Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab di antaranya ialah:

  1. Ruang kebebasan harus diisi dengan sikap dan tindakan
  2. Kebebasan memungkinkan kita sendiri yang menentukan tindakan
  3. Tindakan yang diambil dalam kebebasan menjadi tanggungjawab kita

 

Sejauh mana faham liberalisme telah merasuk dalam kehidupan masyarakat kita?

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara.

Liberalisme pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial-politis yang mengajarkan kebebasan masyarakat dalam berpendapat, berserikat, dan berkumpul serta menentukan nasib sendiri. Saat ini, proses liberalisasi sosial-politik, yang menandai lahirnya tatanan dunia abad modern, semakin marak.

Liberalisasi sosial-politik ini kemudian disusul dengan liberalisasi di bidang ekonomi. Setelah menyentuh wilayah ekonomi, politik, dan sosial maka wilayah agama pun pada gilirannya dipaksa harus membuka diri untuk diliberalisasikan.

Dengan prinsip menjunjung tinggi kebebasan individual, liberalisme memperbolehkan setiap orang melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya.  Manusia tidak lagi harus memegang kuat aturan-aturan agama. Bahkan, kalau memang aturan agama yang ada tidak sesuai dengan kehendak manusia, maka yang dilakukan kemudian adalah menafsir ulang ayat-ayat Tuhan agar tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar liberalisme.

Wajar jika kemudian, berbagai tindakan amoral pun –sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus homoseksual, seks bebas, dan aborsi– bisa dianggap legal karena telah mendapatkan justifikasi ayat-ayat Tuhan yang telah ditafsir ulang
itu. Ini merupakan berberapa akibat dari paham liberalisme ini.

Jika kita meneliti lebih jauh ide-ide liberalisme yang mewabah saat ini, tampak dengan jelas kehancuran yang ditimbulkannya. Bagaimana jika seks bebas,
homoseksualitas/lesbianisme, aborsi, dan single parent telah menjadi budaya modern yang diadopsi oleh banyak manusia? Apa bukan bencana dahsyat? Dapat kita bayangkan, `bom’ liberalisasi adalah `bom’ yang bisa menghancurkan masa depan umat manusia.

Konspirasi Barat dalam mempropagandakan liberalisme sudah masuk pada tataran individu dan keluarga.  Ini berarti, individu dan keluarga, sadar atau tidak, telah dengan mudah bisa mengakses dan mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Tanpa dipaksa,  mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya hidup modern. Lihatlah bagaimana media cetak, elektronik, dan maupun audio visual yang  dengan efektif dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya liberal kepada masyarakat.

Selain itu ada juga pengaruh di bidang ekonomi.  Pengaruh liberalisme masuk ke dalam skenario pembangunan nasional Indonesia melalui berbagai undang-undang tentang modal asing sejak tahun 1967. Bidang-bidang yang paling intensif terpengaruh oleh modal asing ini antara lain adalah sektor industri, pertambangan, perkebunan, keuangan dan perbankan. Investasi dalam bidang pertambangan dan perkebunan memerlukan penyediaan lahan yang amat luas, yang di beberapa daerah mengakibatkan penggusuran rakyat setempat dari tanah yang sudah didiaminya selama berpuluh tahun. Dalam dasawarsa 1990-an, pengaruh liberalisme ini semakin berkembang melalui faham neo-liberalisme, yang bertujuan untuk mengkomersialkan seluruh barang dan jasa, jika perlu dengan meniadakan fungsi pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat. Privatisasi besar-besaran BUMN termasuk dalam kerangka pengaruh liberalisme ini. Pengaruh lain liberalisme di Indonesia dapat dituliskan sebagai berikut:

  1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang digunakan di Indonesia
  2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers
  3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri
  4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, karena kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan sehingga perlu dibatasi

 

Menurut saudara di mana letak manfaat kode etik bagi kehidupan masyarakat?

Manfaat kode etik bagi masyarakat di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan patokan-patokan sikap mental yang ideal bagi segenap anggota masyarakat
  2. Mendorong keberhasilan masyarakat di mana anggota masyarakat memiliki inisiatif-inisiatif yang baik, jujur, teliti
  3. Masyarakat akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya yang melihat kedudukan tersebut sebagai alat, bukan tujuan hidupnya
  4. Anggota masyarakat yang menaati norma-norma dalam kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus mengabdi kepada-NYA

 

Coba jelaskan mengapa suara hati perlu diikuti?

Suara hati (conscience) adalah pusat kemandirian moral manusia. Ciri khas suara hati adalah tidak dapat ditawar dengan pertimbangan untung-rugi, sengan-tidak senang.

Suara hati perlu diikuti karena suara hati merupakan suatu kekuatan yang selalu memperingatkan perbuatan buruk dan usaha mencegah perbuatan itu serta memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban.  Sebagai contoh adalah ketika kita pernah berbuat buruk, sebenarnya ada sesuatu yang mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan tidak benar. Hanya saja, terkadang manusia tidak mau mendengar suara hatinya.

Suara hati cenderung benar. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang memang biasa mengikuti kata hati yang benar. Untuk itu, suara hati tetap perlu untuk dibina agar sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab kita.

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 1 Desember 2009 in Etika Administrasi

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: