RSS

Arsip Kategori: Etika Administrasi

Etika Administrasi

Apakah Etika Administrasi itu?

Beberapa pengertian (teori) mengenai etika administrasi adalah sebagai berikut:

  1. Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral. Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk, sedangkan administrasi adalah konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (get thejob done). Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi —seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas— dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasangagasan dasar etika –mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu—dapat menjelaskan hakikat administrasi. (Ginandjar Kartasasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas; diambil dari http://www.ginandjar.com/public/01EtikaBirokrasi.pdf)
  2. Etika administrasi di kalangan pegawai negeri tertentu disebut dengan kode etik. Misal Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kode etik KORPRI yang disebut dengan Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dan Doktrin Korps Pegawai Negara Indonesia.(Drs. AW. Widjaja: 1994 dalam buku Etika Administrasi Negara)

 

Jika kita mempelajari Etika Administrasi, hal-hal  apa sajakah yang perlu diketahui?

Yang perlu diketahui jika kita mempelajari Etika Administrasi adalah mengenai pengertian etika, administrasi dan etika administrasi itu sendiri. Bila seseorang memahami pengertiannnya maka ia akan berusaha untuk menjalankan apa yang sesuai dengan pengertian tersebut. Menjalankan mana yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Pemahaman mengenai pentingnya mempelajari etika administrasi ini juga tidak kalah penting, agar kita tidak salah melangkah.

Selain itu perlu dipelajari pula semua hal yang berhubungan etika administrasi, di antaranya ialah mengenai sistematika etika, hubungan (pemahaman) etika, moral, dan nilai, hubungan antara etika dan agama, kebebasan dan tanggung jawab, kode etik, etos kerja, serta suara hati.

 

Mengapa legitimasi perlu untuk menegakkan aturan moralitas?

Legitimasi = kewenangan/keabsahan

Di dalam suatu sistem sosial senantiasa terdapat orang-orang yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang lebih bebas dalam bertindak, termasuk untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan orang-orang yang lainnya. Orang seperti itu disebut orang yang mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap khalayak. Oleh karena itu, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan yang keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan. Namun demikian, adanya kekuasaan belum berarti keabsahannya. Keabsahan/hak kekuasaan untuk menuntut ketaatan perlu dibuktikan. Pembuktian itu disebut legitimasi.

Legitimasi ini diperlukan untuk menegakkan aturan moralitas. Hal ini dikarenakan dengan legitimasi, orang cenderung akan menaati aturan tersebut. Legitimasi dapat sedikit memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

 

Bagaimana caranya untuk dapat menegakkan Clean Government dalam pemerintahan?

Clean government dalam Bahasa Indonesia berarti pemerintahan yang bersih. Bila suatu Negara memiliki clean government, maka akan tercipta good governance (pemerintahan yang baik) sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik ataukah tidak.

Menurut Miftah Thoha (Bappenas, 2004) ada bebarapa faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa:

  1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur
  2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya
  3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan
  4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak(visionary), demokratis dan responsif

Eksistensi dan pelaksanaan atas faktor-faktor tersebut diyakini akan mampu mendorong terciptannya pemerintahan yang bersih (clean government). Namun demikian, masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi publik atau birokrasi, seperti lemahnya law enforcement, ketidak jelasan dan ketidaklengkapan peraturan (pemanfaatan celah hukum), masih adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal (BPKP, Itjen, Depdagri, Bawasda), tidak efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga penegak hukum, standar pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang belum jelas dan tidak transparan, serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan clean government masih sulit untuk diwujudkan.

Upaya mewujudkan clean government melalui instrumen dan perangkat hukum di atas juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada birokrasi melalui beberapa tindakan.

Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara kelembagaan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substansi peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang berpotensi menimbulkan multi interprestasi (ambiguitas).

Ketiga, melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para penegak hukum.

Keempat, penyusunan standar opersional pelayanan (SOP) untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung jawab untuk : (a). menyusun norma, standar dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b). memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait, dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.

Kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai civic education.

Keenam, mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem reminsi yang sesuai standar hidup layak serta penegakan reward and punishment.

Namun demikan, perlu ditekankan bahwa keberhasilan mewujudkan clean government tersebut hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (check and balances) dengan memelihara nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Bagaimana cara mengukur aparatur pemerintah yang accountable?

Berkaitan dengan standard yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas ada sepuluh komponen pengukuran, yaitu mutu pekerjaan, kejujurna pegawai, inisiatif, kehadiran, sikap, kerja sama, keandalan, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, serta penggunaan waktu. Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam penilaian dalam kaitannya dengan akuntabilitas yaitu verifikasi penggunaan sumber daya yang tersedia, pencapaian target dan penilaian output yang dihasilkan.

Metode yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas aparatur pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Self appraisals; dilaksanakan sendiri oleh pegawai, terutama yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki untuk pelaksanaan kerja di masa mendatang
  2. Management by Objectives (MBO); intinya adalah tujuan kinerja yang terukur secara obyektif dan disepakati bersama oleh pegawai dan atasannya
  3. Psycological appraisals; digunakan untuk mengukur potensi pegawai yang mencakup kondisi psikologisnya bagi kepentingan organisasi pada masa mendatang
  4. Assement centre; untuk menilai potensi yang dimiliki pegawai yang potensial, pejabat atau manajer yang prospektif terhadap penugasan pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan mereka di satu tempat, kemudian secara individual dilakukan teknik evaluasi potensi, seperti melalui wawancara secara komprehensif, psikologi tes, penelusuran biodata, dll.

 

Menurut saudara isme atau landasan etika yang manakah yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia?

Terdapat beberapa landasan etika dalam menentukan baik dan buruk. Di antaranya adalah aliran sosialisme, hedonisme, intuisisme, utilitarianisme, vitalisme, religiousisme, dan evoulusisme.

  1. Aliran sosialisme ; Menurut aliran ini baik dan buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik, dan orang yang menentang dan tidak mengikuti adat istiadat dipandang buruk, dan kalau perlu dihukum secara adat.
  2. Aliran hedonisme ; Inti dari paham ini yaitu perbutan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua perbuatan mengandung kelezatan melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan, dan apabila ia disuruh memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah mendatangkan kelezatan.
  3. Aliran intuisisme ; Paham ini berpendapat bahwa pada setiap manusia mempunyai kekuatan insting batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan batin ini terkadang berbeda refleksinya, karena pengaruh masa dan lingkungan, akan tetapi ia dasarnya tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Apabila ia melihat sesuatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang dapat memberi tahu nilai perbuatan itu, lalu menetapkan hukum baik dan buruknya.
  4. Aliran utilitarianisme ; Secara harfiah utilis berarti berguna. Menurut paham ini bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan, disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan Negara disebut sosial.
  5. Aliran vitalisme ; Menurut paham ini yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang, dan berlaku hukum siapa yang kuat dan manag itulah yang baik.
  6. Aliran religiusisme ; Menurut paham ini yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam paham ini keyakinan teologis, yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang peranan penting, karena tidak mungkin oaramng mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, jika yang bersangkutan tidak beriman kepada-Nya.
  7. Aliran evoulusisme ; Mereka yang mengikuti paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaanya. Pendapat seperti ini bukan hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, seperti binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga benda yang tak dapat dilihat atau diraba oleh indera, seperti akhlak dan moral.
  8. Aliran-aliran lainnya : (1) Humanisme, (2) Liberalisme, (3) Individualisme, dan (4) Idealisme; dari bahasa Inggris yaitu Idealism dan kadang juga dipakai istilahnya mentalisme atau imaterialism. Pengertian idealisme di antaranya adalah adanya suatu teori bahwa alam semesta beserta isinya adalah suatu penjelmaan pikiran; untuk menyatakan eksistensi realitas, tergantung pada suatu pikiran dan aktivitas-aktivitas pikiran.

Dari berbagai paham tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kebaikan mereka mempunyai cara pandang yang beragam tolak ukurnya. Sosialisme standarisasinya adat istiadat, hedonisme berdasarkan kelezatan, kenikmatan dan nafsu biologis, intuisisme merujuk pada insting batin, utilitarianisme berpedoman pada berguna atau tidaknya suatu perbuatan, sedang religiousisme tolak ukurnya kehendak Tuhan dan evoulusisme berpijak pada perkembangan dari biasa saja menuju kesempurnaan.

Menurut saya, dari beberapa landasan etika di atas yang paling sesuai diterapkan di Indonesia adalah relegiusisme. Hal ini dikarenakan tolok ukur landasan tersebut adalah kehendah Tuhan. Dan saya yakin, bahwa Tuhan menghendaki hal-hal yang baik. Hal baik dan buruk itu sudah benar-benar jelas, mana yang baik (sesuai dengan kehendah Tuhan) dan mana yang buruk (tidak sesuai dengan kehendah Tuhan). Tinggal apakah manusia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Hal ini harus dipelajari agar kita mengerti dan memahami sehingga dapat tahu mana yang baik dan buruk.

Bila menggunakan aliran ini sebagai landasan, maka tidak akan ada perbedaan pengertian di suatu daerah dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan landasan yang dipakai sama yaitu kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah sama di mana pun tempatnya.

 

Mengapa korupsi masih merajalela di Indonesia? Dari segi manakah yang salah?

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Ada empat faktor dominan penyebab merajelalanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum yang masih lemah, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan `political will.`

Berikut ini adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.  Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni (1) dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya), dan (2) rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi,” antara lain:

Aspek Individu Pelaku

  • Sifat tamak manusia; Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
  • Moral yang kurang kuat; Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
  • Penghasilan yang kurang mencukupi; Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
  • Kebutuhan hidup yang mendesak; Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
  • Gaya hidup yang konsumtif; Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
  • Malas atau tidak mau kerja; Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
  • Ajaran agama yang kurang diterapkan; Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

Aspek Organisasi

  • Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
  • Tidak adanya kultur organisasi yang benar; Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
  • Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai; Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
  • Kelemahan sistim pengendalian manajemen; Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
  • Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi; Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

  • Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
  • Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
  • Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
  • Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
  • Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Bila diperhatikan dari berbagai penyebab korupsi di atas kita dapat melihat bahwa semua pihak mempunyai andil tersendiri terhadap merajalelanya korupsi. Jika ada pertanyaan “mana yang salah?”, maka saya akan menjawab semua salah. Pemerintah, masyarakat serta yang paling kuat adalah setiap individu itu sendiri.

Kita pasti pernah mendengar ungkapan ada niat dan kesempatan. Itu pula yang terjadi dengan kasus-kasus korupsi yang ada di Negara kita. Ketika seseorang mempunyai niat untuk melakukan tindak korupsi sekecil apapun, mungkin dengan alasan seperti yang telah disebutkan di atas, pasti ada saja cara yang ia temukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Begitu pula, ketika seseorang tidak memiliki niat untuk berkorupsi tetapi lingkungan mendorongnya untuk melakukan hal tersebut; apabila tidak memiliki iman yang kuat apa yang terjadi? Tentu ia juga akan terpengaruh dan terpancing untuk berkorupsi.

Adanya aturan-aturan yang sudah jelas dan sanksi yang diberikan tidak cukup untuk membuat orang jera. Karena memang aturan-aturan tersebut belum dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah. Masih ada saja pelaku korupsi yang berkeliaran di luar dan terus menggerogoti uang rakyat dan sebagainya.

Kesimpulannya adalah, semua salah (pemerintah, masyarakat, tiap individu). Semua pihak-pihak tersebut mempunyai andil tersendiri terhadap merajalelanya korupsi di Indonesia.

 

Menurut saudara pendidikan moral yang bagaimanakah yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan di Indonesia?

Terdapat 3 alasan penting yang melandasi pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, antara lain (1) Perlunya karakter yang baik untuk menjadi bagian yang utuh dalam diri manusia yang meliputi pikiran yang kuat, hati dan kemauan yang berkualitas, seperti memiliki kejujuran, empati, perhatian, disiplin diri, ketekunan, dan dorongan moral yang kuat untuk bisa bekerja dengan rasa cinta sebagai ciri kematangan hidup manusia; (2) Sekolah merupakan tempat yang lebih baik dan lebih kondusif untuk melaksanakan proses belajar mengajar. (3) Pendidikan moral sangat esensial untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan membangun masyarakat yang bermoral (Lickona, 1996 , P.1993).

Pelaksanaan pendidikan moral ini sangat penting, karena hampir seluruh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, kini sedang mengalami patologi social yang amat kronis. Bahkan sebagian besar pelajar dan masyarakat kita tercerabut dari peradaban eastenisasi (ketimuran) yang beradab, santun dan beragama.

Pendidikan moral yang dapat diterapkan di Indonesia adalah pendidikan moral yang memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar konsep pendidikan moral pada umumnya dan dasar serta konsep-konsep pendidikan moral pancasila pada khususnya. Nilai-nilai yang dapat ditanamkan melalui pendidikan moral di antaranya ialah sebagai berikut:

  1. Nilai sosial; kerja sama, kebersihan lingkungan, kebajikan, persaudaraan
  2. Nilai personal; rendah hati, dapat dipercaya, disiplin, toleran, tertib, kebersihan
  3. Nilai kenegaraan; kesadaran nasional, patriotisme, ketaatan pada pemerintah, suka damai, persaudaraan
  4. Nilai prosedural; pendekatan ilmiah terhadap kenyataan, mencari kebenaran, dll.

Sedangkan materi yang dapat disampaikan adalah pedoman tingkah laku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, pedoman formal dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta pedoman dan petunjuk arah kebijaksanaan dan proses pembangunan di segala bidang.

 

Bagaimana hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab?

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

Moralitas (kewajiban dan larangan) dibuat karena mengandaikan adanya kebebasan. Sebagai contoh adalah seseorang membeli teh botol di warung seharga Rp. 1.500,-. Ia membayar dengan uang Rp. 5.000,- tetapi karena keliru, sang penjual memberi uang kembaliannya sebesar Rp. 8.500,-. Apa yang akan ia lakukan? Setidaknya ada dua pilihan kebebasan, yaitu: (1) mengatakan kekeliruan sang penjual, dan mengembalikan kelebihan uang itu; atau (2) mendiamkan kekeliruan sang penjual, dan mengambil “keuntungan” dari situ.

Tanggungjawab berkaitan dengan “penyebab”. Yang bertanggung jawab hanya yang menyebabkan atau yang melakukan tindakan. Tidak ada tanggungjawab tanpa kebebasan dan sebaliknya. Bahkan George Bernard Shaw berpendapat bahwa Kebebasan berarti tanggung jawab. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya. Hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab di antaranya ialah:

  1. Ruang kebebasan harus diisi dengan sikap dan tindakan
  2. Kebebasan memungkinkan kita sendiri yang menentukan tindakan
  3. Tindakan yang diambil dalam kebebasan menjadi tanggungjawab kita

 

Sejauh mana faham liberalisme telah merasuk dalam kehidupan masyarakat kita?

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara.

Liberalisme pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial-politis yang mengajarkan kebebasan masyarakat dalam berpendapat, berserikat, dan berkumpul serta menentukan nasib sendiri. Saat ini, proses liberalisasi sosial-politik, yang menandai lahirnya tatanan dunia abad modern, semakin marak.

Liberalisasi sosial-politik ini kemudian disusul dengan liberalisasi di bidang ekonomi. Setelah menyentuh wilayah ekonomi, politik, dan sosial maka wilayah agama pun pada gilirannya dipaksa harus membuka diri untuk diliberalisasikan.

Dengan prinsip menjunjung tinggi kebebasan individual, liberalisme memperbolehkan setiap orang melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya.  Manusia tidak lagi harus memegang kuat aturan-aturan agama. Bahkan, kalau memang aturan agama yang ada tidak sesuai dengan kehendak manusia, maka yang dilakukan kemudian adalah menafsir ulang ayat-ayat Tuhan agar tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar liberalisme.

Wajar jika kemudian, berbagai tindakan amoral pun –sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus homoseksual, seks bebas, dan aborsi– bisa dianggap legal karena telah mendapatkan justifikasi ayat-ayat Tuhan yang telah ditafsir ulang
itu. Ini merupakan berberapa akibat dari paham liberalisme ini.

Jika kita meneliti lebih jauh ide-ide liberalisme yang mewabah saat ini, tampak dengan jelas kehancuran yang ditimbulkannya. Bagaimana jika seks bebas,
homoseksualitas/lesbianisme, aborsi, dan single parent telah menjadi budaya modern yang diadopsi oleh banyak manusia? Apa bukan bencana dahsyat? Dapat kita bayangkan, `bom’ liberalisasi adalah `bom’ yang bisa menghancurkan masa depan umat manusia.

Konspirasi Barat dalam mempropagandakan liberalisme sudah masuk pada tataran individu dan keluarga.  Ini berarti, individu dan keluarga, sadar atau tidak, telah dengan mudah bisa mengakses dan mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Tanpa dipaksa,  mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya hidup modern. Lihatlah bagaimana media cetak, elektronik, dan maupun audio visual yang  dengan efektif dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya liberal kepada masyarakat.

Selain itu ada juga pengaruh di bidang ekonomi.  Pengaruh liberalisme masuk ke dalam skenario pembangunan nasional Indonesia melalui berbagai undang-undang tentang modal asing sejak tahun 1967. Bidang-bidang yang paling intensif terpengaruh oleh modal asing ini antara lain adalah sektor industri, pertambangan, perkebunan, keuangan dan perbankan. Investasi dalam bidang pertambangan dan perkebunan memerlukan penyediaan lahan yang amat luas, yang di beberapa daerah mengakibatkan penggusuran rakyat setempat dari tanah yang sudah didiaminya selama berpuluh tahun. Dalam dasawarsa 1990-an, pengaruh liberalisme ini semakin berkembang melalui faham neo-liberalisme, yang bertujuan untuk mengkomersialkan seluruh barang dan jasa, jika perlu dengan meniadakan fungsi pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat. Privatisasi besar-besaran BUMN termasuk dalam kerangka pengaruh liberalisme ini. Pengaruh lain liberalisme di Indonesia dapat dituliskan sebagai berikut:

  1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang digunakan di Indonesia
  2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers
  3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri
  4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, karena kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan sehingga perlu dibatasi

 

Menurut saudara di mana letak manfaat kode etik bagi kehidupan masyarakat?

Manfaat kode etik bagi masyarakat di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan patokan-patokan sikap mental yang ideal bagi segenap anggota masyarakat
  2. Mendorong keberhasilan masyarakat di mana anggota masyarakat memiliki inisiatif-inisiatif yang baik, jujur, teliti
  3. Masyarakat akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya yang melihat kedudukan tersebut sebagai alat, bukan tujuan hidupnya
  4. Anggota masyarakat yang menaati norma-norma dalam kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus mengabdi kepada-NYA

 

Coba jelaskan mengapa suara hati perlu diikuti?

Suara hati (conscience) adalah pusat kemandirian moral manusia. Ciri khas suara hati adalah tidak dapat ditawar dengan pertimbangan untung-rugi, sengan-tidak senang.

Suara hati perlu diikuti karena suara hati merupakan suatu kekuatan yang selalu memperingatkan perbuatan buruk dan usaha mencegah perbuatan itu serta memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban.  Sebagai contoh adalah ketika kita pernah berbuat buruk, sebenarnya ada sesuatu yang mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan tidak benar. Hanya saja, terkadang manusia tidak mau mendengar suara hatinya.

Suara hati cenderung benar. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang memang biasa mengikuti kata hati yang benar. Untuk itu, suara hati tetap perlu untuk dibina agar sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab kita.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 1 Desember 2009 in Etika Administrasi

 

Etika sebagai Ilmu Pengetahuan tentang Kesusilaan

Tulisan ini dimaksudkan sebagai pengantar ke alam etika. Pertanyaan pertama yang muncul ialah “Apa itu etika?”. Untuk menjawab pertanyaan ini kita tidak akan mengawali dari pembicaraan mengenai sejarah kata serta pengertian etika. Tetapi sekedar menetapkan, seperti yang telah kita peroleh dari orang-orang Yunani. Dan yang penting saat ini ialah mempertanyakan hal apakah yang ditunjuk oleh kata tersebut.

Rumusan singkat dari kata etika ialah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral). Rumusan ini memang sangat singkat, namun belum jelas. Ada dua pertanyaan yang ditimbulkan “Apakah ilmu pengetahuan itu, dan apakah kesusilaan itu?”. Dua pertanyaan ini harus kita jawab lebih dulu sebelum kita dapat memahami apakah yang terkandung dalam pernyataan bahwa etika ialah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Namun demikian, pertanyaan tersebut hanya akan kita jawab secara ringkas.

 

Ilmu Pengetahuan

Mengenai ilmu pengetahuan dapat digambarkan sebagai berikut: Seorang penyelidik ilmiah hendak mengetahui kebenaran tentang sebagian kenyataan. Misalnya, ia hendak mengetahui bagaimanakah kenyataan tadi dan mengapa demikian keadaanya. Jadi, tujuan yang hendak dicapainya ialah pengetahuan yang benar. Untuk mencapai tujuan itu, ia memulai secara cermat, mengamati gejala-gejala yang diselidikinya dan bila perlu menguraikannya ke bagian-bagian yang lebih terperinci. Dan dengan demikian, ia memisah-misahkan berbagai aspek, faktor, unsur, komponen, dan sebagainya. Bila yang hendak diketahuinya adalah adat kebiasaan suatu suku bangsa asing, maka secara berturut-turut diselidikinya kebiasaan-kebiasaan suku bangsa yang bersangkutan dengan masalah pangannya, perumahan, berburu, perkawinan, keagamaan, dan sebagainya.

Setelah melakukan observasi serta analisa, ia melakukan deskripsi dengan dicantumkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Maka dengan sendirinya muncul berbagai masalah yang harus diselesaikan (bahan-bahan tersebut menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab oleh penyelidik). Misalnya, suku bangsa yang diselidiki memiliki kebiasaan perkawinan yang sangat menyimpang dari kebiasaa suku-suku bangsa yang berdekatan. Pertanyaan yang timbul ialah “Mengapa demikian?”. Atau  yang diselidiki ialah sebuah suku bangsa pemenggal kepala, masalah yang menghendaki pemecahan ialah “Mengapa suku bangsa tersebut melakukannya?”.

Manakala pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab dengan memuaskan, maka gejala yang diselidikinya telah memperoleh penjelasan. Penjelasan itu dikatakan memuaskan bila mempunyai dasar pembenaran, dan dikatakan mempunyai dasar pembenaran jika ditopang oleh alasan-alasan yang masuk akal. Ini berarti di satu pihak penjelasan tersebut harus didasarkan fakta-fakta yang diamati dan di lain pihak kesimpulan-kesimpulannya diambil melalui penalaran logik. Misalnya, dapat diajukan alasan-alasan yang baik untuk mengaitkan pemenggalan kepala dengan sejumlah citra keagamaan ini, maka menilik sifat-sifat yang dipunyai manusia, segera dapat dibayangkan atau masuk akal, suku tersebut sampai melakukan pemenggalan kepala. Penjelasan yang demikian ini dapat bersifat tersusun – dalam hal semacam ini kita berbicara mengenai suatu teori.

Kiranya jelas, berbagai pernyataan yang menyusun teori tersebut harus saling berhubungan, atau dengan kata lain, harus merupakan suatu system. Ilmu pengetahuan senantiasa merupakan suatu proses sistematik, bahkan sesungguhnya juga dalam penyelidikan serta deskripsinya. Hendanya diingat pula, sebuah terori selalu dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta secara sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sementara itu, harus diperhatikan pula, bahwa gejala-gejala yang sangat berbeda, menghendaki cara-cara penyelidikan yang sangat berbeda pula. Sebuah bintik kabut diamati secara berbeda disbanding laju suatu bagian yang bermuatan listrik, adat kebiasaan sebuah suku bangsa diamati secara berbeda disbanding perilaku seekor sarcophaginae, dan sebagainya. Ini sekaligus menuntut deskripsi dan cara menjelaskannya, juga berbeda. Dengan kata lain, setiap ilmu pengetahuan mempunyai metodenya sendiri-sendiri. Kata ini merupakan hasil penjabaran kata Yunani “hodos” yang berarti jalan. Istilah ini mengacu pada jalan yang harus dilalui untuk sampai pada objek tertentu.

 

Kesusilaan

Yang dinamakan kesusilaan ialah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amar dan larangan. Baik hukum sepuluh amar, maupun kitab hukum Hammurabi, serangkaian ajaran kesusilaan yang berasal dari Jaman Kuno, ajaran moral yang diberikan kepada anak, senantiasa mengatakan berbuatlah begini atau seharsnyalah berbuat begini atau hendalkah berbuat begini dan tidak berbuat begitu atau singkirkanlah hal itu. Dengan kata lain kesusilaan menanamkan wajib dan darma. Secara demikian kesusilaan mengatur perilaku manusia serta masyarakat, yang di dalamnya manusia tersebut ada. Behubung dengan itu manusia tidak boleh semaunya sendiri berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perilakunya diatur atau ditentukan oleh norma kesusilaan.

Dapat juga dikatakan bahwa manusia dibentuk oleh kesusilaan. Ini berarti bahwa kehidupan alaminya, seperti nafsunya, kecenderungan, cita-cita, dan sebagainya, seolah-olah disalurkan atau tertuang ke dalam bentuk tertentu. Demikianlah, umpananya, perwujudan seksualitas, suatu keadaan alami, mendapatkan pembatasan, disalurkan atau dibentuk oleh aturan-aturan yang mengatakan bahwa bagaimana seharusnya seorang laki-laki dan perempuan yang sudah masak ditinjau dari segi seksual berperilaku terhadap seseorang dari lawan jenisnya, syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi yang membolehkan wanita dan pria bergaul dan sebagainya. Aturan-aturan ini secara keseluruhan dinamakan moral seksual.

Kumpulan aturan semacam ini berlaku juga dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Dengan demikian aturan-aturan tersebur sudah mengandaikan suatu kehidupan alami atau katakanlah kehidupan hewani, namun menetapkan syarat-syarat tertentu bagi perwujudannya. Manakala seseorang memenuhi syarat-syarat kesusilaan itu, maka perilakunya dan dia sendiri disebut baik (dari segi kesusilaan), dalam hal yang sebaliknya dikatakan buruk (dari segi kesusilaan).

Norma-norma kesusilaan kadang- kadang bersifat tertulis dan kadang- kadang tidak. Di atas telah diberikan contoh mengenai ketentuan-ketentuan moral yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Sistem-sistem kesusilaan yang berasal dari para pendiri agama yang besar atau para pembentuk hokum kesusilaan yang besar, biasanya bersifat tertulis. Lazimnya yang demikian itu bersangkutan dengan hal-hal pokok belaka, meskipun dapat saja terjadi bahwa kitab-kitab hukum keagamaan bersifat agak panjang lebar.

Norma-norma yang lebih terjabar misalnya tidak ditetapkan secara tertulis kecuali kadang-kadang dalam buku-buku pegangan mengenai moral. Bahkan karya tulis yang paling panjang lebar sekalipun tidak akan dapat memberikan segenap peraturan khusus. Dalam bidang kesusilaan banyak yang tetap dihayati di dalam keinsyafan kesusilaan manusai-manusia yang bersangkutan. Jelaslah kiranya tidak ada moral tunggal yang diterima oleh segenap manusia, melainkan terdapat banyak moral yang berbeda-beda menurut waktu, tempat dan keadaan.

 

Etika

Kini dapatlah kita memahami secara lebih baik, apakah artinya bila dikatakan, etika ialah ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan. Ini berarti bahwa etika membicarakan kesusilaan secara ilmiah. Gejala atau lebih tepat kumpulan gejala yang dinamakan kesusilaan, moral atau ethos dapat juga ditinjau secara lain. Setiap orang menghadapi masalah-masalah kesusilaan, yang barangkali direnungkannya. Misalnya ia mendengar terjadinya suatu peristiwa bunuh diri yang sangat mengharukan, ia merenungkannya dan mempertanyakannya dalam hati; apakah bunuh diri itu sesungguhnya diperbolehkan. Jika ia melakukan hal semacam itu, maka ia telah berurusan dengan etika, meskipun hanya secara kebetulan, secara sepotong-sepotong atau secara tidak sistemik, dengan demikian secara prailmiah.

Juga masalah-masalah kesusilaan yang lain merangsangnya untuk merenungkannya, mungkin sekali ia membandingkan kesimpulan yang ditariknya dengan kesimpulan orang lain. Dapat terjadi bahwa ia menuliskan hasil pertimbangannya –meskipun untuk sementara masih tidak begitu saling berhubungan atau setidaknya saling berhubungan secara longgar— sedikit banyak bersifat aforistik. Kita memiliki berbagai kumpulan aforisma kesusilaan yang berasal dari Yunani Kuno. Ajaran-ajaran kesusilaan tersebut tercampur dengan nasihat-nasihat bagaimana manusia dapat mencapai hidup yang memuaskan, yang bahagia.

Mungkin juga orang meletakkan hubungan yang lebih besar antara ajaran-ajaran kesusilaan. Di dalam sejarah kita dapati banyak kaum moralis. Salah seorang yang tertua ialah Theophrastus, seorang murid dan pengganti Aristoteles sebagai pimpinan madzabnya, mewariskan sekumpulan apa yang dinamakan “perwatakan”.

Yang terkenal dari abad 17 dan 18 di kemudian hari ialah para moralis La Rochefoucauld, La Bruyere dan Vauvenar gues yang membuat catatan-catatan yang tajam mengenai perilaku orang-orang yang hidup sejaman dengan mereka. Masyarakat pada jaman mereka hidup menaruh kebencian terhadap penyair pengejek Inggris, Jonathan Swiff, yang menceritakan tentang kisah perjalanan Gulliver dan Mandeville dalam Fabel Lebah. Dalam hubungan ini dapat juga kita ingat tokoh Belanda abad 18, Justus van Effen, dan para pengikutnya. Hieronymus van Alphen memberikan ajaran kesusilaan bagi anak-anak dalam bentuk syair.

Bentuk sastra yang berisi ajaran kesusilaan yang sangat disukai ialah bentuk fabel hewan, seperti Van de Vos Reinaerde serta fable-fabel hasil karya La Fontaine. Yang menarik ialah bahwa upaya memberikan ajaran kesusilaan sering berbentuk kebencian serta ejekan terhadap cela. Acap kali ternyata bahwa kaum moralis memiliki banyak sekali pengetahuan tentang manusia.

Dengan menyebutkan sejumlah penulis di atas dan terutama dengan menyebutkan para penulis fable hewan, sampailah kita pada bentuk pembicaraan yang lain mengenai masalah-masalah kesusilaan, yaitu masalah seni sastra. Banyak roman drama serta syair membahas masalah-masalah kesusilaan yang sering mendalam. Juga hasil-hasil karya sastra itu sering menunjukkan terdapatnya pengetahuan yang dalam tentang manusia. Dalam hal ini kita lebih baik berbicara mengenai perenungan non-etik disbanding perenungan pra-etik mengenai masalah-masalah kesusilaan. Perenungan pertama dapat beralih kepada etika yang lebih ilmiah, perenungan terakhir dapat memberikan bahan bagi etika yang demikian itu, namun tidak dapat beralih kepadanya.

Yang membedakan etika dari segenap cara pendekatan mengenai masalah kesusilaan ialah etika membahas masalah kesusilaan serta ilmiah. Ungkapan ini nantu akan menjadi jelas. Pernyataan yang menyebutkan etika sebagai ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan membawa akibat bahwa hendaknya dipilihkan antara etika dengan kesusilaan, yaitu sebagai objek ilmu pengetahuan tersebut.

Sering terjadi, orang memakai kata-kata etik dan susila secara saling dipertukarkan, yang satu dijumbuhkan dengan yang lain. Sering kali juga orang mengatakan etik, sedangkan yang dimaksud ialah susila atau bermoral. Orang berbicara mengenai manusia yang tinggi martabatnya ditinjau dari segi etik, perilaku etik, motif-motif etik, sedangkan seharusnya yang dipakai ialah kata-kata susila.

Yang demikian ini seperti kerancuan yang terdapat antara pengertian psikologik (bersifat atau secara ilmu jiwa) dengan pengertian psikik (bersifat atau secara kejiwaan). Psikologi ialah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat psikik, sehingga kita dapat berbicara mengenai hasil karya psikologik dan penyelidikan psikologik, tetapi tidak dapat berbicara mengenai factor-faktor psikologik. Pemakaian bahasa yang lurus, menghendaki agar dalam hal yang terakhir tadi orang mengatakan factor-faktor psikik. Sesungguhnya kerancuan semacam itu dapat kita simak pula pada bidang-bidang yang lain.

Bukannya sesuatu yang tidak penting, bahwa seseorang menjaga kemurnian pemakaian bahasanya. Pemakaian bahasa yang tidak murni mencerminkan pemikiran yang tidak murni atau setidaknya pemikiran ceroboh, dan pada gilirannya menggalakkannya. Karena itulah hendaknya kita memilihkan kata “etik” dari kata “susila” atau bermoral.

Etika Deskriptif

Sebenarnya tidak hanya terdapat satu ilmu pengetahuan tentang kesusilaan, melainkan banyak macamnya. Pada garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua kelomopik besar. Kelompok yang pertama semata-mata bekerja secara rasional-empirik seperti halnya terjadi pada ilmu pengetahuan lain pada umumnya. Kelompok ini bertolak dari kenyataan adanya gejala-gejala kesusilaan yang dapat dilukiskan serta dijelaskan secara ilmiah seperti halnya gejala-gejala kerohanian yang lain, misalnya seni, hukum dan agama. Dengan demikian timbul etika deskriprif sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kerohanian atau kebudayaan. Yang belakangan ini terbagi lagi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, yang saling berhubungan karena punya kesamaan obyek, namun tidak sepenuhnya persis satu sama lainnya, dan bahkan tidak dapat dipandang sebagai bagian-bagian suatu kebulatan.

Ada banyak ilmu pengetahuan deskriptif mengenai kesusilaan yang diakibatkan oleh kenyataan bahwa bahan-bahan yang ada, dapat dibicarakan dengan berbagai cara ilmiah. Kesusilaan sebagai gejala masyarakat dapat ditinjau secara sosiologik, dan dengan demikian menimbulkan sosiologi kesusilaan. Karena kesusilaan merupakan keseluruhan gejala-gejala kesadaran, maka dapat juga muncul psikologi kesusilaan, dan bahkan karena kesusilaan dapat juga menggambarkan gejala-gejala penyakit, maka kita dapati pula psikopatologi kesusilaan serta psikiatri kesusilaan.

Etika deskriptif mempuyai dua bagian yang sangat penting. Yang pertama ialah sejarah kesusilaan. Bagian ini timbul apabila orang menerapkan metode historik dalam etika deskriptif. Dalam hal ini yang diselidiki ialah pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk manakah, norma-norma kesusilaan yang manakah yang pernah berlaku dan cita-cita kesusilaan yang manakah yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu, apakah terjadi penerimaan norma-norma atau cita-cita kesusilaan oleh bangsa atau lingkungan kebudayaan yang satu dari bangsa-bangsa atau lingkungan kebudayaan yang lain, dan seandainya benar bagaimanakah terjadinya dan bagaimana cara mengolahnya. Perubahan-perubahan apakah yang dialami oleh kesusilaan dalam perjalanan waktu, hal-hal apakah yang mempengaruhinya, dan sebagainya.

Sejarawan kesusilaan mendasarkan diri pada aneka ragam dokume. Tujuannya akan lebih cepat tercapai apabila ia mempunyai tulisan-tulisan kesusilaan yang berpengaruh pada suatu masa tertentu. Begitulah hukum-hukum yang banyak terkandung dalam kitab-kitab Exodus sampai Deuteronomium dari Perjanjian lama yang mencerminkan ukuran-ukuran kesusilaan yang dipakai bangsa Yahudi pada kurun waktu tertentu dalam sejarah, dan tulisan-tulisan Homerus menggambarkan cita-cita kesusilaan pada suatu masa tertentu di dalam sejarah Yunani.

Dalam hal ini hendaknya diingat bahwa dokumen-dokumen semacam ini tidak mengatakan segala-galanya mengenai kehidupan kesusilaan senyatanya dari manusia-manusia yang hidup pada kurun-kurun waktu tersebut. Dokumen-dokumen tersebut lebih menggambarka cita-cita dibandingkan kenyataan. Suatu hal yang memang agak sukar memahaminya; kadang-kadang secara tidak terduga orang dapat mengetahui keadaan yang senyatanya berdasarkan atas bahan-bahan keterangan yang lain. Namun adanya kenyataan bahwa setiap kali diperlukan lagi imbauan-imbauan kesusilaan yang keras menunjukkan, secara umum orang tidak menepati norma-norma yang berlaku, meskipun harus juga diingat bahwa para pengkhotbah kesusilaan sering menjadi orang-orang yang kerjanya semata-mata mengeluh mengenai pencemaran kesusilaan dan gemar sekali mengakatakan yang buruk-buruk tentang keadaan kesusilaan pada masa hidup mereka.

Dokumen-dokumen yang juga dipakai oleh para sejarawan, termasuk tulisan-tulisan para ahli etika yang sangat banyak jumlahnya. Tetapi hendaknya diingat sejarah etika belum berarti sejarah kesusilaan, dan bahkan antara etika dan kesusilaan terdapat dua macam perbedaan. Pertama, seperti telah dikatakan, ada jarak pemisah antara yang diajarkan dengan kenyataan yang dihayati. Kedua, petunjuk-petunjuk serta cita-cita kesusilaan diajarkan sering berbeda dengan petunjuk serta cita-cita kesusilaan yang diterima secara umum. Kita melakukan kekeliruan apabila menjumbuhkan etika Aristoteles dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku pada masa hidupnya dan dalam lingkungan hidupnya, apabila kita menjumbuhkan antara cita-cita pendidikan Van  Alphen dengan cita-cita yang nyata-nyata dipunyai oleh anak-anak yang hidup semasa dengan dia. Di lain pihak seorang ahli etika tidak pernah terlepas dari masa hidupnya; ia berpengaruh dan pada gilirannya mempengaruhinya, sehingga bagaimanapun sejarah etika penting juga bagi sejarah kesusilaan.

Ilmu pengetahuan kedua yang perlu disebut dalam hubungan ini ialah fenomenologi kesusilaan. Dalam hal ini istilah fenomenologi dipergunakan dalam arti seperti yang dipunyai dalam ilmu pengetahuan agama. Fenomologi agama mencari makna keagamaan dari gejala-gejala keagamaan, mencari logos, susunan batiniah yang mempersatukan gejala-gejala ini dalam keselerasan tersembunyi dan penataan yang mengandung makna. Demikian pula fenomologi kesusilaan mencari makna kesusilaan dari gejala-gejala kesusilaan. Artinya, ilmu pengetahuan ini melukiskan kesusilaan sebagaimana adanya, memperlihatkan ciri-ciri pengenal, bagaimana hubungan yang terdapat antara ciri yang satu dengan yang lain, atau singkatnya mempertanyakan apakah yang merupakan hakekat kesusilaan. Yang dilukiskan dapat berupa kesusilaan tertentu, namun dapat juga berupa moral pada umumnya.

Ciri pokok fenomenologi, menghindari pemberian tanggapan mengenai kebenaran. Ia tidak mempersoalkan apakah seyogyanya manusia dipimpin atau tidak dipimpin oleh petunjuk-petunjuk kesusilaan tertentu. Ilmu pengetahuan ini menempatkan diri dalam kedudukan manusia-manusia yang bersangkutan dalam pemberian tanggapana kesusilaan dan memandang obyeknya dari kedudukan tadi.

Berhubung fenomenologi hanya mencerminkan azas-azas serta susunan umum kesusilaan deskriptif, maka ilmu pengetahuan ini masih tetap bersifat formal. Namun sesungguhnya, fenomenalog akan dapat dengan mudah menggerakkan seorang penyelidik lebih jauh. Dan justru karena tidak mempersoalkan masalah kebenaran, maka didalamnya tetap terdapat masalah-masalah yang bagaimanapun memerlukan penyelesaian.

Masalah-masalah ini bersifat kefilsafatan. Pertanyaan utama ialah apakah kesusilaan harus dipahami dari dirinya sendiri ataukah kesusilaan itu didasarkan atas sesuatu yang lain. Dengan kata lain, apakan kesusilaan mengacu ataukah tidak mengacu kepada sesuatu yang terdapat di atas atau setidak-tidaknya di luar dirinya sendiri. Munculnya pertanyaan mengenai dasar kesusilaan tidaklah mungkin dielakkan.

Etika Normatif

Kelompok  ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan yang lain tidaklah mengandung watak deskriptif, melainkan normatif. Kelompok ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaanya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali juga ilmu pengetahuan deskriptif mengenai kesusilaan yang beraneka ragam, mestinya memperhitungkan kenyataan ini; seharusnya ilmu-ilmu pengetahuan itu memperhatikan hal tersebut ketika melukiskan objeknya. Tetapi ilmu pengetahuan ini tidak lebih sekedar menetapkan faktanya, tanpa membicarakannya lebih lanjut. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut semuanya tidak ada yang mempertanyakan benar tidaknya, melainkan mengambil kedudukan yang tidak memihak.

Berdasarkan sudut pandang ilmiah, yaitu sudut pandangan seorang penonton, etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaan. Sah tidaknya norma-norma tetap tidak dipersoalkan; yang diperhatikan hanya berlakunya.

Kiranya sudah jelas, sikap tidak memihak yang diambil oleh seorang penyelidik tidaklah berarti bahwa secara pribadi ia tidak mempunyai pertimbangan kesusilaan. Tidak seorang pun dapat terhindar dari pertimbangan-pertimbangan semacam ini. Dan di samping itu, seorang penyelidik memerlukan keinsyafan tentang baik dan buruk dan dengan demikian merupakan makhluk susila, justru mengingat objek yang diselidikinya. Seorang manusia yang tidak susila tidak akan dapat memberikan pertimbangan mengenai kesusilaan secara lebih lurus, bisa disebandingkan seorang buta yang memberikan pertimbangan mengenai warna. Seorang yang sama sekali tidak punya rasa seni suara kiranya sukar sekali dapat ditugasi menganalisa sebuah simfoni karya Beethoven. Bahkan seyogyanya seorang ahli etika ketika  melukiskan moral tertentu mempunyai pertalian sekadarnya dengan moral tersebut. Seorang akan sulit sekali menghayati sesuatu, bila ia sama sekali tidak mendasarkan diri atas hal itu.

Itulah sebabnya mengapa kita sering menyaksikan adanya penggambaran yang salah, bila seseorang dari luar lingkungan yang bersangkutan melukiskan gejala kesusilaan tertentu, meskipun ia sangat mahir dan beriktikad baik. Memang dikehendaki agar seorang ahli etika tidak membiarkan penilaian-penilaian pribadinya mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan ilmiahnya, bahkan diisyaratkan agar ia melakukan “epoche” atau menghindari pemberian tanggapan. Tetapi seorang ahli etika dapat juga mengambil sikap lain, dan meninggalkan pendirian yang netral, yaitu pendirian sebagai seorang pegamat.

Dalam hal ini ia bertolak dari pendirian bahwa moral tertentu benar. Artinya, norma-norma kesusilaan tertentu dipandang tidak hanya merupakan fakta, melainkan juga bersifat layak, dan karenanya berlaku sah. Dengan demikian ia telah berpihak, karena memberikan persetujuan kepada moral tertentu. Tetapi berhubung ia hendak bekerja secara ilmiah, maka persetujuan yang telah diberikannya dipakai sekedar sebagai titik tolaknya. Selanjutnya ia merenungkannya, melukiskan, menjelaskan serta memberikan dasar-dasar terhadap moral tertentu ini, yang ia hayati serta ia jadikan pedoman hidupnya, dan melakukan hal-hal lain sejauh yang dimungkinkan. Kiranya jelas, secara demikian akan muncul bentuk etika yang lain dibanding yang disebut di atas.

Pada mulanya perbedaan tersebut belum tentu terlihat. Berdasarkan pendirian yang disebut belakangan tati orang juga mengadakan analisa, melakukan penataan, menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain, dan sebagainya. Namun segera akan tampak perbedaanya, di sini seorang ahli etika tidak hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, melainkan juga pertimbangan-pertimbangan kesusilaan. Umpamanya, ia tidak sekedar mengatakan bahwa dalam lingkungan moral tertentu poligami dilarang, melainkan juga mengatakan bahwa larangan tersebut memang tepat. Mungkin saja ia tidak secara tegas-tegas mengatakan hal itu, namun setiap kali penilaiannya tersebut dapat dibaca dalam apa yang tersirat. Juga hal ini jelas tampak dalam sikap seorang ahli etika yang menolah pendapat-pendapat kesusilaan yang lain daripada pendapat-pendapat yang dipandangnya layak.

Ini menunjukkan bahwa etika dalam arti yang demikian tadi tampil berdasar kewibawaan. Sesungguhnya kewibawaan inibersifat derivatif, yaitu dijabarkan dari moral yang ia gambarkan, namun memang keyakinan yang derivatif itulah  yang ingin dimilikinya. Dengan kata lain etika semacam ini tidak hanya sekedar bersifat deskriptif, melainkan juga bersifat normatif; ia tidak hanya melukiskan apa yang berlaku melainkan mempertahankan berlakunya itu; ia tidak hanya mengatakan; demikianlah keadaannya, melainkan juga demikianlah seharusnya; ia tidak hanya memberitahukan pengetahuan melainkan hendak mewartakan suatu ajaran.

Oleh sebab itu, etika ini sekedar merupakan ilmu pengetahuan mengenai kehidupan praktik, melainkan juga bersifat praktik, karena langsung tertuju pad praktek. Ia bertolak dari kehidupan dan secara demikian sangat erat pertaliannya dengan kehidupan, barangkali lebih dekat dibanding ilmu pengetahuan lain yang mana pun. Inilah yang merupakan daya tariknya, karena tidak sekedr merupakan graue theorie (teori yang samar-samar). Tetapi juga membawa serta bahaya, hawa nafsu, pamrih, prasangka, dan sebagainya lebih mudah mengeruhkannya dibanding yang dapat terjadi pada ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.

Kiranya jelas bahwa etika normative tidak dapat sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk, yang demikian ini kadang-kadang disebut ajaran kesusilaan, sedangkan etika deskriptif disebut juga ilmu kesusilaan. Yang pertama senantiasa merupakan etika material.

Mungkin timbul pertanyaan apakah etika normative merupakan ilmu pengetahuan. Pertanyaan ini lebih mencekam lagi karena biasanya etika dibicarakan sebagai bagian filsafat atau teologi, orang dapat mempertanyakan apakah filsafat dan teologi merupakan ilmu pengetahuan. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada isi yang diberikan kepada pengertian ilmu pengetahuan. Apabila yang dimaksudkan sebagai ilmu pengetahuan ialah ilmu alam dan juga seandainya ilmu sejarah termasuk di dalamnya, maka etika normative bukan merupakan ilmu pengetahuan. Teologi, filsafat dan juga etika normative memperhatikan kenyataan-kenyataan, yang tidak dapat ditangkap dan diversifikasi secara empiric. Namun masih menjadi tanda Tanya apakah kesulitan ini dijadikan keberatan yang tidak dapat diatasi, sehigga pengertian ilmu pengetahuan hanya terbatas meliputi ilmu-ilmu pengetahuan empiric.

Mungkin juga ada pendirian yang lebih luas mengenai ilmu pengetahuan; menurut pendirian ini sesungguhnya ilmu pengetahuan ialah kecenderungan akan kebenaran yang terlatih secara metodik. Ilmu pengetahuan dapat dikatakan ada bila manusia berusaha untuk mengetahui kebenaran dengan segenap tenaga serta sarana yang dipunyainya, serta terlatih dalam menggunakannya, menurut metode-metode yang khusus. Sudah tentu metode yang dipakai harus disesuaikan dengan objeknya. Apabila etika normative mempunyai objek yang berjenis khusus, maka ia harus mengembangkan metode tersendiri. Tetapi ia tetap merupakan ilmu pengetahuan, selama bertolak dari pengalaman, meskipun pengalaman semacam ini berupa pengalaman khusus dan cara berpikir hendak menembus ke dalamnya.

Di dalam telaah-telaah berikut, sebagian besar kita berkecimpung dalam bidang etika deskriptif, meskipun di sana sini dengan sendirinya akan tampak pendirian penulis. Dalam hal ini sikap menghindari pemberian tanggapan dipermudah karena kita membicarakan sesuatu moral tertentu. Dengan demikian kita melukiskan kesusilaan pada umumnya, setidaknya seperti yang dipahamkan orang dalam lingkungan kebudayaan kita dan juga di luarnya. Maka kita tetap berada dalam bidang etika formal serta berada di luar bidang etika material.

Manakala kita memasuki juga bidang etika material, akan jaul lebih sukar untuk tidak memberikan pertimbangan dari sudut pangangan tertentu. Memang dalam bagian pertama yang bersifat fenomenalogik dimungkinkan dan bahkan dperlukan untuk bersikap menghindari pemberian tanggapan, karena yang menjadi masalah di sini ialah sekedar memberikan penggambaran secara tepat. Dalam bagian kedua sikap yang demikian lebih sulit dan bahkan tidak mungkin diambil. Dalam bagian ini ditunjukkan dengan cara bagaimanakah orang telah berusaha untuk memberikan dasar-dasar kebada kesusilaan, dan dengan demikian dalam arti tertentu memberikan penjelasan mengenai kesusilaan.

Nampaklah di sini orang sulit untuk tetap merasa puas dengan menggambarkan belaka. Ketidakpuasan ini dapat beralih menjadi kecaman. Kecaman ini bukan hanya bersumber pada keadaan-keadaan dari bahan yang dibicarakan dan juga tidak semata-mata berdasarkan penggambaran yang diberikan mengenai gejala kesusilaan pada umumnya, melainkan juga dilancarkan dari sudut pandang tertentu. Dengan demikian, pendirian yang bersangkutan akan tampak dengan jelas. Namun sesungguhnya adanya kecaman tersebut sudah mengandaikan bahwa sebelumnya telah terjadi penggambaran secara orjektif mengenai system yang dikecam.

 

Faedah Etika

Sebelum kita membicarakan pokok masalah, masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab, yaitu pertanyaan menyangkut arti, makna atau nilai etika. Bagaimanapun kita ingin mengetahui mengapa orang bersusah payah dan mengapa kita harus bersungguh-sungguh mendalami gejala kesusilaan. Di sini muncul pertanyaan “Apakah yang dapat kita harapkan dari etika?” atau “Apakah yang diberikan kepada kita atau faedah apakah yang dapat kita peroleh darinya?”. Pertama-tama jawabannya tentu berbunyi “Etika memberikan kita apa yang diberikan oleh setiap ilmu pengetahuan, etika memenuhi keingintahuan manusia”.

Manusia ingin tahu, ia ingin mendapatkan pengetahuan dan seyogyanya pengetahuan yang sistemik, yang teratur, mengenai gejala-gejala yang bersangkutan dengan dirinya. Salah satu di antaranya ialah kesusilaan. Ini merupakan gejala yang sangat penting dan menarik, karena ia menyebabkan kita bersentuhan dengan segi hakiki kehidupan manusia.

 

DAFTAR PUSTAKA:

Devos, DR. H. 1990. Pengantar Etika. Jakarta: Tiara Wacana

Hazlitt, Henry. 2003. Dasar-Dasar Moralitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 1 Desember 2009 in Etika Administrasi

 

Etika dan Karakter Aparatur Pemerintah

Sejatinya, setiap krisis merupakan momentum untuk melakukan reformasi. Penulis mendorong pemerintah untuk menjadikan krisis ekonomi global ini pemacu sebagai upaya untuk membangun aparatur pemerintah.

Harus disadari, keberhasilan pembangunan dan daya saing suatu negara amat ditentukan oleh komitmen dan usaha sistematik untuk membenahi aparatur pemerintah. Tidak bisa tidak karena aparatur pemerintah bukan saja pelaksana kebijakan, tetapi adalah juga fasilitator pembangunan bagi masyarakat.

Sudah banyak keluhan dan kritik terhadap kualitas aparatur negara dalam pemerintahan dan pembangunan. Namun, rasanya tidak pernah ada upaya sungguh- sungguh dan sistematik untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah. Namun sebelumnya apa yang dimaksud dengan aparatur pemerintah?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), yang dimaksud dengan ”aparat” adalah badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat negara. Sedangkan istilah ”aparatur pemerintah” diartikan sebagai pegawai negeri; alat negara; aparatur negara.

Kata aparatur sendiri berarti perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri). Aparatur negara merupakan alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.

Aparat pemerintah adalah anggota masyarakat yang secara hukum dikukuhkan sebagai abdi negara yang bertanggung jawab atas dasar tugas dan wewenang yang telah diberikan sesuai bidang kemampuannya. Masyarakat sudah percaya sepenuhnya kepada aparat pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan tugas sehari-hari sehingga mampu menyediakan atau memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian berarti aparat pemerintah berkewajiban untuk selalu mengasah dan meningkatkan kemampuan di bidangnya agar dapat bekerja secara profesional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ukuran profesionalisme dari aparat adalah tingkat efektivitas dan efesiensi produk yang mereka hasilkan. Dengan profesionalisme diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat sesuai target dan sasaran yang dicanangkan.

Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu bisa disebut sebagai birokrasi.

Aparatur pemerintah vs Aparatur Negara

Bila Negara dipandang sebagai sebuah organisasi, yang merupakan himpunan individu, maka di Indonesia organ yang bertugas menyelenggarakan kegiatan Negara adalah MPR. Ini berarti bahwa pada dasarnya individu-individu atau rakyatlah yang menyelenggarakan kegiatan”nya” (Negara) sendiri.

Untuk menyelenggarakan kegiatan Negara itu, MPR merumuskan suatu kebijakan yang tertuang dalam UUD maupun GBHN. Kebijakan punc ak nasional ini dilimpahkan atau dimandatkan kepada presiden untuk diimplementaskan. Dalam pengertian ini, MPR disebut sebagai penyelenggara Negara tertinggi (lihat UUD 1945), sedangkan presiden disebut peyelenggara pemerintahan tertinggi. Presiden bersama-sama DPR (yang merupakan sebagian tubuh MPPR) membuat kebijakan yang lebih operasional berupa undang-undang kemudian menjalankannya.

Dalam rangka menjalankan undang-undang presiden memerlukan pembantu, yakni menteri yang disebur pemimipin Negara. Para menteri ini memimpin suatu organisasi departemen atau organisasi yang tidak berupa departemen, untuk mencapai tujuan-tujuan Negara yang ditetapkan dalam suatu kebijakan secara efisien. Aparatur Negara menunjuk pada kedua jenis organisasi yang dikelola oleh menteri itu. Lebih rinci dapat disebut pula aparatur Negara menunjuk pada organisasi maupun pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri.

Setiap aparatur pemerintah harus mempunyai etika yang dapat penjadi pedoman dalam tingkah lakunya. Bila tidak mengerti dan memahami etika, maka aka ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang aparatur pemerintah, misalnya korupsi, tidak disiplin, dan pelanggaran lainnya. Sebagai contoh adalah kasus di bawah ini yang diambil dari sebuah berita di salah satu Koran lokal.

Sembilan Aparat Pajak Terlibat Kasus Akino

Dari contoh berita di atas dapat kita lihat bahwa masih ada saja aparatur pemerintah yang melanggar aturan dengan membiarkan wajib pajak menunggak pembayaran pajak hingga kadaluarsa yang pada khirnya merugikan Negara begitu besar.

Beberapa dasar hukum ditetapkannya etika aparatur pemerintah (khususnya Pegawai Negeri Sipil) adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 5 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 dalam Undang-undang Dasar 1945
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
  4. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Ruang lingkup Pembangunan Karakter Aparatur Pemda meliputi penumbuhan dan pengembangan budi pekerti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; penerapan dan penegakan etika kepemerintahan; dan pembinaan kesadaran bela negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 

Pertanyaannya, apa yang harus dibangun dari aparatur pemerintah ini?

Ada beberapa arah reformasi yang dapat menjadi pengungkit utama.

Pertama, pembangunan paradigma, budaya, dan mentalitas public entrepreneur, yaitu bagaimana menjadikan aparatur negara yang selalu berpikir dan bertindak efisien serta menjadikan masyarakat sebagai stakeholder sekaligus costumer yang harus dilayani dengan baik.

Memang tidak mudah untuk melakukan perubahan budaya aparatur negara, tetapi sejumlah daerah, seperti Sragen, Yogyakarta, Kebumen, Tarakan, Jembrana, dan Gorontalo, telah membuktikan mampu menjadikan aparatur negara yang berbudaya entrepreneur dan melayani. Perlu dicatat, daerah-daerah itu yang mampu melakukan perubahan budaya bagi aparatur negara ternyata memiliki korelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.

Kedua, pembangunan aparatur negara adalah penerapan sistem merit dalam birokrasi. Selama ini, administrasi aparatur pemerintah dilakukan secara apa adanya, tidak berbasis kompetensi. Membangun sistem merit berarti menjadikan kompetensi dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur pemerintah. Ukuran ini harus dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan rekrutmen, remunerasi, dan promosi jabatan. Bukan sebaliknya berdasarkan hubungan-hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan afiliasi politik. Aparatur pemerintah hanya akan berfungsi secara profesional dan independen jika kompetensi dan kinerja menjadi dasar dalam semua proses pengukuran. Ini berarti, pemerintah harus melakukan perombakan secara fundamental terhadap sistem kepegawaian negara.

Ketiga, pengungkit pembangunan aparatur pemerintah juga terletak pada penguatan pengawasan etika dan perilaku aparatur. Tidak terkontrolnya etika aparatur pemerintah selama ini ditengarai telah menjadi penyebab penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan dan pembangunan. Esensi etika adalah pengawasan moral terhadap setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang terikat dengan mandat kedaulatan rakyat.

Tentu saja masih banyak pengungkit lain dalam upaya membangun aparatur negara untuk menghadapi krisis ekonomi global. Namun, lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kesadaran dan komitmen politik untuk melakukan reformasi aparatur pemerintah.

Pembangunan nasional menuntut aparatur pemerintah memainkan peran yang dominan. Untuk itu, para pakar administrasi pembangunan telah mengembangkan sejumlah paradigma baru administrasi negara. Paradigma ini merupakan kondisi ideal dan oleh karena itu tidak serta merta terpenuhi, akan tetapi tidak ada pilihan lain kecuali berupaya untuk mewujudkannya. Paradigma baru tersebut yaitu:

  1. Aparatur yang berdaya guna; Pemerintah selalu dihadapkan pada situasi kelangkaan karena keterbatasan kemampuan menyediakan dana, daya, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan waktu. Karena itu tidak ada alasan bagi aparatur pemerintah untuk tidak bekerja efisien. Inefisien dapat timbul karena faktor kelembagaan (struktur yang dipakai tidak tepat), kekurangan keahlian dan keterampilan serta perilaku negatif para pelaksana (seperti tidak peduli, apatismen, tidak ada rasa memiliki, dll.)
  2. Aparatur yang berhasil guna; Yaitu aparatur yang mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang telah ditentukan dengan hasil yang optimal –bahkan jika mungkin maksimal–  dalam batas waktu yang telah ditetapkan pula.
  3. Aparatur yang produktif; Berarti perolehan hasi (output) yang maksimal dengan menggunakan masukan (input) yang minimal. Masukan menjadi hasil setelah melalui proses tertentu. Agar bekerja secara produktif, proses yang terjadi harus efektif dan efisien. Dengan kata lain, produktivitas merupakan hasil perkalian antara efisien dan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain latar belakang hidup para pelaksana (umur, jenis kelamin, status, tanggungan, masa kerja), kemampuan baik fisik maupun intelektual, tipe kepribadian yang bersangkutan, persepsi tentang kehidupan organisasi, sistem dan peringkat nilai yang dianut, motivasi berkarya, dan penugasan yang tepat (sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan).
  4. Aparatur yang bersih; Pemerintah yang demokratis tidak pernah ingin ada aparatur yang tidak bersih. Mewujudkan aparatur yang bersih merupakan bagian integral dari kebijakan umum yang ditempuh oleh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
  5. Aparatur yang berwibawa; Wibawa tidak bersumber dari kekuasaan yang dimilikinya. Wibawa timbul karena: (a) kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, aman, dengan prosedur sederhana tetapi bersahabat, (b) pengetahuan yang mendalam tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, (c) ketrampilan dan kemahiran yang tinggi dalam menyelesaikan fungsinya, (d) disegani tapi tidak ditakuti oleh masyarakat, dan (e) pemilikan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak manapun di masyarakat tetapi dengan mudah dapat diakses oleh yang membutuhkan, kecuali informasi yang memang rahasia
  6. Aparatur yang profesional; Profesional merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat dan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh para pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang seluk beluk tugas dengan segala penerapannya dan ketrampilan yang diperlukan serta pengetahuan yang bersifat umum dan khusus.
  7. Aparatur yang kreatif; Kreativitas bukanlah kepatuhan yang bersifat robotik akan tetapi yang situasional dan penuh dengan dinamika. Kreativitas tidak hanya dalam ketaatan pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan karena selalu ada cara yang lebih baik, produktivitas masih selalu dapat ditingkatkan, tingkat efisiensi dan efektivitas tidak pernah mencapai titik jenuh, serta selalu ada tempat bagi penyempurnaan mekanisme kerja. Peningkatan kreatifitas kerja hanya mungkin terjadi apabila terdapat iklim yang mendorong para anggota birokrasi pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif. Selain itu juga harus terdapat kesediaan pimpinan untuk memberdayakan bawahannya.
  8. Aparatur yang inovatif; Perwujudannya bisa berupa hasrat dan tekat untuk selalu mencari, menemukan dan menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru dan teknik kerja baru dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
  9. Aparatur yang transparan; Transparasi harus terjadi karena dengan demikian masyarakat akan mengetahui beberapa hal berikut: (a) tidak adanya tindakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak, (b) oknum-oknum dalam birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, (c) prosedur perolehan haknya, (d) penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dan (e) segi-segi kehidupan bernegara lainnya yang benar-benar tertuju untuk peningkatan mutu hidup
  10. Aparatur yang tanggap; Karena dinamika masyarakat dan kemajuan yang dicapai oleh suatu negara melalui pembangunan dalam berbagai segi kehidupan dan pengidupan, akan timbul berbagai aspirasi baru, harapan baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru. Untuk itu diperlukan aparatur yang responsif dan tanggap. Tidak tanggap berarti kekecewaan rakyat yang pada akhirnya mungkin berakibat timbulnya krisis kepercayaan kepada pemerintah.
  11. Aparatur yang peka; Kepekaan berarti kemampuan melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai hal yang terjadi dan memberikan respon yang sesuai.
  12. Aparatur yang antisipatif dan proaktif; Adalah yang mampu mengenali sifat, jenis dan bentuk perubahan yang terjadi, dan mengantisipasinya secara dini. Artinya tidak menunggu sampai terjadi sesuatu baru memberikan reaksi yang dianggapnya perlu.
  13. Aparatur yang mempunyai visi; Visi adalah pernyataan tentang kondisi masa depan yang diinginkan.visi biasanya dinyatakan secara formal tetapi umum dalam arti tidak rinci. Manajer puncak biasanyalah yang menentukan visi yang dimaksud. Namun demikian visi tersebut harus menjadi milik setiap orang dalam organisasi.

 

DAFTAR PUSTAKA

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

P. Siagian, Sondang. 2005. Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara

Wibawa. Samodra. 2005. Reformasi Administrasi; Bunga Rampai Pemikiran. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

http://www.bantulkab.go.id/web.php?baca=102&menu=berita

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=53&Itemid=61

http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/855-aparatur-dalam-krisis-ekonomi.html

http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=128&q=inspektur&hlm=3

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 1 Desember 2009 in Etika Administrasi

 

Tag:

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.