RSS

Peran Pemerintah dalam Aliran Modern

12 Nov

Dalam setiap sistem perekonomian –apakah sistem sosialis, sistem kapitalis, maupun sistem/aliran modern– pemerintah selalu mempunyai peran penting. Peran pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomoian sosialis, tetapi sangat terbatas dalam sistem perekonamian kapitalis.
Dalam aliran modern, pemerintah diharapkan perannya semakin besar mengatur jalanya perekonomian. Di sini pemerintah mempunyai peran untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.
Dalam aliran modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu:
1. Fungsi Alokasi (Alocation Function)
Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli.
Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar (market failure). Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa sistem pasar gagal mmenyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai (sifat pengecualian), yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang tehadap orang lain dalam menikmati barang tersebut.
Jalan raya adalah salah satu contoh barang publik yang tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis. Secara teknis, setiap orang membutuhkan jalan, sehingga kalau pun ada seseorang pemakai jalan, maka tidak mungkin orang lain dilarang untuk menikmati/memanfaatkan jalan tersebut. Secara ekonomis, misalnya pemerintah tidak dapat memberi pagar disisi setiap jalan (secara teknis mungkin dapat dilaksanakan), akan tetapi untuk melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan membuat pagar itu sendiri, sehingga secara ekonomis pemerintah tidak melakukannya. Jadi yang disebut barang publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut.
Jadi dalam fungsi alokasi ini, peran pemerintah adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Berkaitan dengan peran ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar harus menyediakan barang-barang publik (jalan) dan berapa dana yang harus dialokasikan untuk barang ini (jalan).
Bila kita melihat pada Kamus Bahasa Indonesia, istilah alokasi itu sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:
a. Penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli dsb); penjatahan
b. Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan
c. Pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya
d. Penentuan penggunaan sumber daya secara matematis (misal tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan) demi pencapaian hasil yang optimal.

2. Fungsi Distribusi (Distribution Function)
Selain peranan alokasi, maka fungsi lain pemerintah adalah berperan sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Adapun distribusi merupakan:
a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat
b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb
Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, permintaan dan penawaran faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan (Mangkoesoebroto, 1993). Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi ekonomi harus dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain.
Kaldor (dalam Mangkoesoebroto, 1993) mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermanfaat (baik) apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan “dapat” (secara konseptual, walaupun tidak perlu begitu dalam kenyataannya) tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian, sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan.
Masalah keadilan tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi, oleh karena itu masalah keadilan tergantung dari pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut akan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif tergantung dari persepsi masyarakat terhadap keadilan.
Pada umumnya keadilan publik ini didistribusikan melalui kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung melalui pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif beban pajak yang lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara langsung mempenga¬ruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya adanya perumahan murah dan subsidi.
Secara sederhana, fungsi distribusi iini merupakan fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Function)
Selain peranan alokasi dan distribusi, peranan utama pemerintah adalah stabilisasi ekonomi (suatu usaha atau upaya membuat stabil; penstabilan). Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan penggangguran dan inflasi. Inflasi dan deflasi merupakan hal yang mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu masalah ini harus ditangani oleh pemerintah melalui seperti kebijakan moneter.

Mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
• Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan
• Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Sumber Referensi:
Soemarso SR. Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. 2007. Jakarta: Salemba Empat
http://kamusbahasaindonesia.org/
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://media.diknas.go.id/media/document/5729.pdf
http://peminataniesppembangunan009.blogspot.com/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 12 November 2009 in Perpajakan

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: