RSS

UTS

13 Feb

Cari 5 (lima) definisi Administrasi Pembangunan (di luar kuliah) kemudian sisntesiskan dengan kalimat Anda sendiri!

Beberapa definisi Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

  1. Menurut Hiram S. Phillip; Mengemukakan bahwa “The term of Development Administration is used ….. rather than the traditional term of Public Administration to indicate the need for a dynamic process designed particularly to meet requirements of social and economics changes.” Kurang lebih maksudnya adalah :“Istilah Administrasi Pembangunan digunakan ….. berbanding dengan istilah Administrasi pemerintahan yang tradisional untuk menandai adanya kebutuhan akan suatu proses yang dinamis, terutama sekali merancang untuk menemukan kebutuhan berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi.”
  2. Edward W. Weidne; Dia lebih spesifik merumuskan “Development administration is defined as administrative development and the administration of development programmes. For the administration of the development, it is necessary that the administrative machinery itself should be improved and developed to enable a well coordinated and multi functional approach towards solving national problem on development.” Kurang lebih arti dalam bahasa Indonesianya adalah “Administrasi Pembangunan menggambarkan sebagai suatu  pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan. Karena administrasi menyangkut pengembangan, maka perlu bahwa perangkat yang administratif sendiri harus ditingkatkan dan dikembangkan agar memungkinkan dalam mengkoordinir dan melakukan pendekatan multi fungsional ke arah pemecahan masalah nasional pada dalam pembangunan.”
  3. Menurut Ar Rosyadi; Administrasi Pembangunan adalah suatu cara dan upaya untuk memperbaiki sistem atau proses (baik masalah teknis maupun non teknis) yang digunakan oleh negara-negara berkembang untuk memcapai tujuan-tujuan pembangunan yang meliputi aspek budaya, sosial, dan politik secara terencana dan telah disesuaikan dengan keadaan di negara tersebut.
  4. Menurut Irving Swerdlow; Mengemukakan bahwa “Poor country have special characteristic that tend to create a different role for government. These characteristics and this expanded or emphasized role of government, particularly as its effects on economic growth, tend to make operations of the public administration significantly different. Where’s such differences exist, public administration can usefully called development administration.” Kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Negara berkembang mempunyai karakterstik khusus yang cenderung untuk menciptakan peranan pemerintah. Karakteristik dan perkembangan peranan pemerintah ini, memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi, cenderung membuati operasi administrasi public berbeda secara signifikan. Dari perbedaan ini, administrasi public dapat disebut sebagai Administrasi Pembangunan.”
  5. Menurut Montgomery dan Esman; Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan dan juga berarti perbaikan dari palaksanaan usaha pembangunan

Dari beberapa definisi di atas, terdapat kesamaan ide pokok, yaitu:

  • · Adanya suatu proses. Proses disini berarti suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus
  • · Adanya administrator, dalam hal ini adalah pemerintah atau Negara
  • · Adanya masyarakat
  • · Perubahan dan Modernisasi. Yang maksudnya adalah keinginan perubahan kearah yang lebih baik yang multi dimensi, dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan juga administrasi

Selanjutnya, dengan berpedoman dan tanpa menghilangkan ke 4 (empat) pokok pemikiran diatas, definisi mengenai Administrasi Pembangunan dapat disintesiskan (disimpulkan) sebagai berikut:

Administrasi Pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh Administrator dalam upaya mendorong masyarakat kearah modernisasi yang multi-dimensional secara administratif

  1. 2. Jika kita mempelajari Admininstrasi Pembangunan, hal-hal apa saja yang harus diketahui? Buat sistematika content-nya!

Bila kita mempelajari Administrasi Pembangunan yang harus diketahui adalah isi atau cakupan materi dari Administrasi Pembangunan. Isi dan cakupan materi tersebut yaitu:

  1. Dimensi spasial dalam Administrasi Pembangunan

Pertimbangan dimensi ruang dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki berbagai cara pandang atau pendekatan (Heaphy,1971). Pertama, menyebutkan bahwa dimensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah, ataupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota, daerah, ataupun wilayah sebagai suatu maujud bebas yang pengembangannya tidak terikat dengan kota, daerah, ataupunwilayah yang lain, sehingga penekanan perencanaannya mengikuti pola yang lepas dan mandiri. Kedua, bahwa pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Perencaan pembangunan daerah, dalam pendekatan ini, merupakan pola perencanaan pada suatu jurisdiksi ruang atau wilayah tertentu yang dapat digunakan sebagai bagian pola pembangunan nasional. Ketiga, cara pandang yang melihat bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah.

Kebijakan yang menyangkut dimensi ruang dalam administrasi pembangunan dipengaruhi oleh banyak faktor, disamping sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Untuk itu, administrasi pembangunan dalam kaitannya dengan dimensi ruang dan daerah, harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana pembangunan dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya. Ada beberapa aspek dari dimensi ruang dan daerah yang berkaitan dengan administrasi pembangunan daerah.

Pertama, regionalisasi atau perwilayahan. Artinya sebagai bagian dari upaya mengatasi aspek ruang dalam pembangunan, memberikan keuntungan dalam mempertajam fokus dalam lingkup ruang yang jauh lebih kecil dalam suatu negara. Kedua, yaitu ruang, akan tercermin dalam penataan ruang. Hal ini pada intinya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris/fungsional antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang. Ketiga, otonomi daerah. Masyarakat pada suatu negara tidak hanya tinggal dan berada dalam pusat pemerintahan, tetapi juga ditempat-tempat yang jauh dan terpencil dari pusat pemerintahan. Jika kewenangan dan penguasaan pusat atas sumber daya menjadi terlalu besar maka akan timbul konflik atas penguasaan sumber daya tersebut. Untuk menjaga agar konflik tersebut tidak terjadi dan untuk meletakkan kewenangan pada masyarakat dalam menentukan nasib sendiri sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat maka diterapkan prinsip otonomi. Melalui otonomi diharapkan upaya meningkatkan kesejahteraaan masyarakat di daerah menjadi lebih efektif. Keempat, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu karakteristik atau ciri sistem administrasi modern adalah bahwa pengambilan keputusan dilakukan sedapat-dapatnya pada tingkat yang paling bawah. Dalam hal ini masyarakat bersama-sama dengan aparatur pemerintah, menjadi stake holder dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi dari setiap upaya pembangunan. Kelima, sebagai impliksi dari dimensi administrasi dalam pembangunan daerah yang dikaitkan dengan kemajemukan adalah dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan. Dari segi perencanaan pembangunan harus dipahami bahwa satu daerah berbeda dengan daerah yag lainnya. Untuk itu, kebijaksanaan nasional harus memahami karakteristik daerah dalam mempertimbangkan potensi pembangunan didaerah terutama dalam kebijaksanaan investasi sarana dan prasarana guna merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi daerah.

  1. Kebijaksanaan publik dalam Administrasi Pembangunan

Kebijaksanaan (policy) berkembang sebagai bidang studi multi disiplin, sehingga sering disebut sebagai policy sciences. Sebagai suatu bidang studi, kebijaksanaan publik relatif masih baru, tetapi telah menarik banyak perhatian dan menjadi kajian dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Berbagai metode pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik telah dikembangkan. Ada pendekatan deskriptif vs preskriptif ; pendekatan deterministik vs probabilistik dilihat dari derajat kepastiannya (Stokey dan Zeckhauser, 1978). Atau dengan pendekatan lain, ada yang bersifat empirik, evaluatif dan normatif (Dunn, 1981). Untuk memahami dan menjelaskan kebijaksanaan publik, Dye menunjukkan adanya sembilan model, yakni model institusional, proses, kelompok, elite, rasional, inkremental, teori permainan (game theory), pilihan publik (public choice), dan sistem. Sementara Henry membagi modelnya menjadi dua kelompok yakni sebagai proses dan sebagai keluaran. Sebagai proses ia menggolongkan enam model, yakni model elite, kelompok, sistem, institusional, dan anarki yang diatur. Dari segi output, ia mengenalkan tiga model, yakni inkremental, rasional, dan perencanaan strategis. Pendekatan proses lebih bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan output lebih bersifat preskriptif. Artinya bahwa dengan pendekatan yang baik maka hasil atau isi dari kebijaksanaan publik akan menjadi lebih baik pula.

Di negara berkembang kebijaksanaan pembangunan menjadi pokok substansi kebijaksanaan publik. Setiap hari pemerintah di semua negara mengambil keputusan atas dasar kewenangannya mengatur alokasi sumber daya publik, mengarahkan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan publik, menjamin keamanan dan ketentraman, dan sebagainya. Kegiatan itu tidak ada bedanya di negara manapun, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun, tetap ada perbedaan diantara keduanya. Pertama-tama disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang berbeda, dan juga karena adanya kegiatan pembangunan dinegara berkembang, yang merupakan kegiatan diatas dari yang biasa dilakukan oleh pemerintah di negara maju.. Adanya sistem adinistrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasarat bagi berhasilnya pembangunan. Berarti pula administrasi negara yang mampu menghasilkana kebijaksanaan-kebijaksanaan yanag “baik” yang dapat menghindari kebijaksanaan yang “buruk” dan mendorong “kepentingan umum”, merupakan tantangan yang lebiih besar bagi negara yang sedang membangun (Grindle dan Thomas 1991).

Isi atau cakupan Administrasi Pembangunan dapat disebut pula ruang lingkup  Admnistrasi Pembangunan. Bintoro menyebutkan ruang lingkup Administrasi Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, ruang lingkup Administrasi Pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu (1) penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (the development of administration) dan (2) merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (di berbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif (administration of development).

Kedua, administrasi untuk mpembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi. Pertama adalah perumusan kebijaksanaan pembangunan. Kedua adalah pelaksanaannya secara efektif.

(Mengenai ruang lingkup Administrasi Pembangunan menurut Bintoro ini akan digambarkan pada lembar terakhir jawaban UTS ini.)

(Bintoro Tjokroamidjojo. 1985. “Pengantar Administrasi Pembangunan”. Jakarta: LP3ES)

  1. 3. Ada beberapa teori tentang “cara mengukur” keberhasilan pembangunan. Sebut dan jelaskan!

Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan adalah efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berkaitan dengan seberapa jauh sasaran telah tercapai, dan efisiensi menunjukkan bagaimana mencapainya, yakni dibandingkan dengan usaha, biaya, atau pengorbanan yang harus dikeluarkan.

(Dapat diukur dengan melihat hasil peningkatan keterampilan, penguasaan teknologi informasi dan manajemen finansial, pengaturan atau pengelompokkan kembali fungsi-fungsi, sistem insentif, memanusiakan manajemen atau tidak, dan mendorong partisipasi atau tidak dalam pengambilan keputusan).

  1. 4. Administrasi Pembangunan itu termasuk applied science atau policy sciences? Jelaskan!

Administrasi Pembangunan sebagai disiplin ilmu termasuk dalam policy sciences yang berorientasi pada perkembangan baru dalam Administrasi Negara serta waktu pertumbuhannya yang fenomena, yaitu setelang Perang Dunia II berakhir.

Policy sciences dalam bahasa Indonesia berarti ilmu kebijakan. Kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Policy sciences dapat diartikan pula sebagai pengetahuan kebijakan. Dalam pengertian ini, policy sciences mendukung salah satu kecenderungan dasar dalam perkembangan ilmu administrasi negara. Kecenderunngan tersebut adalah perhatian administrasi negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Penanggapan administrasi di sini ditujukan kepada pelaksana program-program substantif pembangunan termasuk proses perumusan kebijaksanaan dan instrumen untuk pelaksanaannya.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Administrasi Pembangunan termasuk dalam policy sciences.

  1. 5. Bagaimana maksud administrative reform menurut Bintoro tjokroamidjojo? Jelaskan!

Untuk mendefinisikan kata administrative reform, kita akan melihat dari asal katanya. Kata administrative reform bila diartikan dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu reformasi dan administrasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) kata Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, agama, dll.) dalam suatu masyarakat atau negara.

Dengan demikian reformasi administrasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang administrasi dalam suatu masyarakat atau negara.

  1. 6. Bagaimana konsep pembangunan di Indonesia pasca era reformasi? Jelaskan!

Konsep pembangunan setelah pasca era reformasi adalah lebih tertata dan rapi. Ada penrencanaan-perencanaan yang matang seperti dulu ketika orde lama ada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Kini pembangunan-pembangunan dirancang dan direncanakan dengan lebih matang. Ada pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka panjang.

  1. 7. Bagaimana cara melakukan koordinasi pembangunan yang berasal dari berbagai departemen?

Komunikasi dan koordinasi merupakan hal penting dalam pembangunan, termasuk di dalamnnya komunikasi dan koordinasi yang berasal dari berbagai departemen. Untuk melakukan koordinasi pembangunan yang berasal dari berbagai departemen tersebut dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini:

Pertama, perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga  mana yang secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor atau antar sektor tersebut. Sebaiknya wewenang tersebut diletakkan pada badan/lembaga yang secara fungsionil paling bertanggung jawab atas program-program sektor atau antar sektor tersebut. Tetapi juga sering kali diberikan kepada sesuatu badan atau pejabat yang wewenangnya memang koordinasi antar lembaga (misaalnya saja Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi atau Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat).

Kedua, perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dengan ini diharapkan kejelasan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing badan/lembaga yang berhubungan. Program koordinatif ini diusahakan sedemikian rupa sehingga menunjang untuk mencapai hal yang merupakan kepentingan bersama.

Ketiga, dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas, dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini diperlukan bentuk dan cara kerja masing-masing organisasi yang sesuai dan jelas. Sering kali perlu diperhatikan tahap-tahap pelaksanaannya, misalnya tahap peralihan, tahap konsolidasi dan seterusnya.

Keempat, perlu pula dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerja sama dengan tanggung jawab koordinasi yang jelas. Namun perlu dijaga agar hal ini tidak mengurangi tugas-tugas dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang telah ada secara fungsionil. Di Indonesia hal ini misalnya terjadi dengan adanya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Moda.

Kelima, perlu pula diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya.

  1. 8. Bagaimana peran dan fungsi pemerintah terhadap pembangunan?

Peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu keharusan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur dan penentu kebijakan saja, melainkan ada peran dan fungsi lain. Peran dan fungsi tersebut yaitu:

  1. Peran pemerintah terhadap pembangunan

1)       Peran selaku stabilisator

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta pertahanannya labil. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif.

Peran sebagai stabilisator ini mencakup:

  1. Stabilisator di bidang politik
  2. Stabilisator di bidang ekonomi
  3. Stabilisator di bidang sosial budaya

2)       Peran selaku inovator

Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (teman, metode, sistem, cara berpikir).

Prakondisi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif antara lain:

  1. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi
  2. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu
  3. Inovasi yang sifatnya kendepsional
  4. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja

3)       Peran selaku modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Keadaan demikian tentu tidak akan terwujud dengan sendirinya. Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematik, programatis dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk “menggiring” masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Pengalaman banyak menunjukkan bahwa agar pemerintah mamapu memainkan peranan penting itu, proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

4)       Peran selaku pelopor

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah haruslah memulai menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan terlebih dahulu. Secara eksplisit, pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Dengan kepeloporan –misalya dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil semaksimal mungkin– warga negara akan relatif mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara bekerja yang pada akhirnya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.

5)       Peran selaku pelaksana sendiri

Tidak semua bidang pembangunan dapat dilaksanankan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan atau diserahkan kepada pihak swasta, antara lain masalah pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pembangunan sarana transportasi dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

  1. Fungsi pemerintah terhadap pembangunan

Mengenai fungsi pemerintah terhadap pembangunan ini, akan diuraikan terkait dengan empat predikat negara yang kesemuanya menambah fungsi pemerintah dalam pembangunan seperti yang diungkapkan oleh Sondang P. Siagian.

1)       Negara sebagai negara politik (politic state)

Fungsi pokok negara berkaitan dengan “negara politik (politic state) adalah sebagai berikut:

a)       Memelihara ketertiban dan keamanan

Fungsi ini merupakan fungsi yang amat penting karena apabila suatu negara tidak mampu memelihara ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat pasti ketenangan tidak akan dapat dinikmati.

b)       Fungsi pertahanan dan keamanan

Fungsi ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa suatu negara merupakan kesatuan politik dan ekonomi yang merdeka dan berdaulat. Setiap negara pasti berupaya sekuat tenaga agar kemerdekaan dan kedaulatannya bukan hanya diakui tetapi juga tidak digangu oleh pihak lain. Fungsi pemeliharaan keamanan nasional ini sangat penting karena juga berkenaan dengan adanya negara yang merasa lebih kuat dari negara lain untuk menyebarkan dan memperluas hegemoninya.

c)       Fungsi diplomatik

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara lain berdasarkan berbagai prinsip yang diakui secara internasional seperti kedudukan sama tinggi dan sama rendah, saling menghormati kedaulatan masing-masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Hubungan antar negara seperti ini telah dilaksanakan sejak adanya berbagai negara di dunia.

d)       Fungsi perpajakan

Fungsi perpajakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara politik timbul sangat dini dalam sejarah pertumbuhan negara. Fungsi ini timbul karena pemerintah memerlukan dana untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan yang memang perlu dilaksanakan.

Fungsi perpajakan di samping sebagai cara untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemeintah dalam menjalankan fungsinya, sekaligus merupakan instrumen untuk memantau kesediaan masyarakat untuk menunaikan salah satu kewajiban pentingnya kepada negara dan bangsanya.

2)       Negara sebagai negara hukum (legal state)

Sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat, para warga negara semakin sadar akan pentingnya perolehan haknya dan pentingnya penunaian kewajiban kepada negara dan pemerintah meskipun gejala umum menunjukkan bahwa biasanya perolehan hak lebih menonjol ketimbang penunaian kewajiban. Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat, antara lain:

a)       Perlindungan atas jiwa dan harta

b)       Perlakuan yang tidak diskriminatif di mata hukum

c)       Penyelesaian konflik atau masalah melalui jalur hukum

d)       Tidak tercabutnya hak-haknya sebagai warga negara serta tidak diperlakukan semena-mena oleh siapa pun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa

Di sini, pemerintah berfungsi untuk menjamin terjaganya hak-hak warga negaranya tersebut.

3)       Negara sebagai negara kesejahteraan (welfare state)

Meskipun peningkatan kesejahteraan rakyat bukan semata-mata menjadi beban pemerintah, karena berbagai kelompok di masyarakat –seperti para usahawan melallui penunaian kewajiban sosialnya– harus turut serta memikulnya. Tidak dapat disangakal bahwa jika kontribusi berbagai kelompok di masyarakat tidak memadai atau bahkan mungkin sangat kecil, pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

4)       Negara sebagai negara administratif (administrativec state)

Di sini, fungsi-fungsi pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang “didelegasikan” oleh rakyat kepadanya –seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegakan hukum, dll– tetap berlaku. Akan tetapi di samping semua fungsi tersebut, terdapat dua fungsi lagi, yaitu:

a)       Fungsi pengaturan (regulatory function)

Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif karena kepada suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan. Pelaksanaan dan kebijaksanaan tersebut dapat merupakan pemberian dan perluasan kesempatan bagi warga masyarakat melakukan kegiata-kegiatan tertentu akan tetapi dapat pula berupa pembatasan kalau diyakini bahwa pembatasan tersebut adalah untuk kepentingan rakyat sebagai keseluruhan. Salah satu bentuk fungsi pengaturan yang diselenggarakan oleh pemerintah ialah fungsi perijinan.

b)       Fungsi pelayanan kepada masyarakat (service function)

Dalam suatu negara administratif, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga negaranya.

(Dr. Sondang P. Siagian, MPA. 1983. “Administrasi Pembangunan: Knsep, Dimensi dan Strateginya”. Jakarta: PT Gunung Agung)

  1. 9. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang menyangkut kewenangan dan keuangan?

Bagaimana pun juga, suatu bentuk desentralisasi perlu dilakukan, oleh karena kegiatan-kegiatan administrasi negara tidak hanya dilakukan di pusat saja tetapi juga pada tiap daerah, sehingga meliputi semua warga masyarakat dari negara tersebut. Salah satu jenis desentralisasi ini adalah devolusi atau desentralisasi dalam arti sebenarnya, sering kali disebut pula dengan pemberian otonomi.

Dalam hal ini terdapat suatu delegasi kewenangan secara hukum yang berarti penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada tingkat daerah. Pelimpahan kewenangan ini tidak saja bersifat administratif, tetapi dengan demikian juga bersifat politik.

Pengambilan keputusan terakhir di bidang-bidang tertentu, dalam hal pemberian otonomi diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengertian pemerintah daerah ini juga berarti peranan perwakilan rakyat daerah.

Pemerintah daerah dapat diberi penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu untuk diselenggarakan pada tingkat daerah, tetapi juga diperhatikan kemungkinan daerah untuk menggali dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaannya, dan juga tersedianya tenaga-tenaga pemerintahan yang cukup dan mampu pada tingkat daerah.

Pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi secara baik, bila ia menerima cukup sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi tersebut. Sumber-sumber itu dapat diusahakan melalui:

  1. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima suatu daerah tertentu
  2. Subsidi, bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
  3. Penarikan dan pemungutan pajak daerah
  4. Usaha yang bisa menghasilkan pendapatan, misalnya membangun perusahaan-perusahaan daerah
  5. Meminjam dana-dana kredit yang ringan

(Bintoro Tjokroamidjojo. 1985. “Pengantar Administrasi Pembangunan”. Jakarta: LP3ES)

  1. 10. Bagaimana komentar Anda terhadap kemelut hukum yang tengah terjadi di Indonesia selama ini?

Memang benar, kondisi hukum di Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang diuji. Di tengah terjadinya bencana alam yang begitu banyak di negeri ini, di pemerintahan pun terjadi bencana “moral”. Ada intrik-intrik di sana. Cerita ini terbuka dimulai dengan kasus pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) non aktif, Antasari Ashar, yang dituduh membunuh Nasrudin, seorang pengusaha. Disusul kemudian munculnya kasus Bank Century, hingga muncul nama-nama Bibit dan Candra, Anggodo dan Anggoro, Yulianto, Susno dan lainnya.

KPK yang dulunya terlihat sebagai lembaga yang bersih dan luar biasa, kini mungkin tak ada orang yang melihat seperti itu, kecuali orang-orang yang mau berpikir apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini.

Permasalahan ini pun mempertaruhkan kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum di negeri ini. Masih ada pro dan kontra mengenai kasus Bibit dan Chandra ini.

Tim Delapan yang dibentuk Presiden RI pun telah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya. Namun presiden belum mengambil sikap yang tegas.

Permasalahan-permasalahan ini yang kini selalu muncul di layar televisi rakyat Indonesia, membuat masyarakat bingung melihatnya. Harus percaya kepada siapakah kami? Kepada KPK, Polri, atau siapa?

Semoga saja kebenaran akan segera terungkap, dan Republik Indonesia ini kembali berjaya dengan adanya penegakan hukum.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 13 Februari 2010 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: